Prototipe Politik Aceh

Dr Munawar  A Djalil MA, Pegiat Dakwah dan Kadisdik Dayah Aceh

PILKADA Aceh 2024 telah selesai digelar dan KIP telah menetapkan calon pemimpin baru Aceh baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Namun yang sangat penting adalah siapapun yang memimpin untuk lima tahun ke depan Aceh harus dibangun dengan penuh kedamaian, melayani tanpa dendam dan kebencian. Sebagaimana Nabi memimpin Madinah adalah sebuah prototipe dimana pemimpin itu sepatutnya harus hadir untuk semua golongan.

Artinya pemimpin Aceh ke depan bukan hanya milik satu kelompok kepentingan dan timsesnya saja. Walaupun harus diakui bahwa secara pragmatis timses sangat berperan untuk pemenangan para calon meskipun terkadang tak selalu menjunjung etika berpolitik sebagaimana banyak video yang viral di media sosial betapa kelakuan timses menjelang Pilkada membagi-bagikan amplop untuk pemilih adalah sebuah perilaku tak terpuji dalam demokrasi. Panggung perpolitikan kita yang dihiasi dengan warna politik uang memiliki efek negatif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan pengelolaan pemerintahan.

Beberapa efek negatif yang dijumpai dalam kehidupan sosial di antaranya: Pertama, meningkatnya angka golput untuk Pemilu pada periode mendatang. Lembar fakta ini menunjukan angka kekecewaan masyarakat terhadap pola tingkah laku para calon yang gagal melahirkan perubahan sehingga terus memicu naik angka golput di setiap pilkada.

Kedua, depresi sosial, faktor penyelenggaraan kehidupan politik yang amburadul, carut marut menjadi penyebab depresi terbesar terutama kalangan menengah ke bawah. Indikasi lainnya seperti lansiran beberapa media maraknya calon legislatif  dalam pemilu lalu yang gagal mendapat dukungan menyebabkan putus asa dan depresi yang berujung gangguan mental dll. Kenyataan ini merupakan salah satu indikasi bahwa orientasi politik yang berkiblat kepada uang akan menjadi katalisator depresi sosial.

Ketiga, sisi bahayanya adalah kemungkinan adanya perselingkuhan dengan pihak yang ingin memanfaatkan politik demi untuk kepentingan ekonomi. Pasalnya antara mereka bisa terjadi proses simbiosis hal ini sudah biasa terjadi di negara-negara baik negara maju seperti Amerika maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Perusahaan-perusahaan besar ikut menyokong dana kampanye bagi para politikus, seperti, Senat, DPR, Kongres atau presiden. Tentu saja bantuan itu membawa konsekuensi, yakni fasilitas istimewa bagi perusahaan yang mendukung dana kampanye, seperti dana regulasi dan proyek-proyek yang menguntungkan dan menghidupkan perusahaan, karena  ada ungkapan yang mengatakan “tiada makan siang yang gratis ( no free lunch)”.

Penulis yakin calon pemimpin kita paling kurang untuk masa lima tahun mendatang adalah mereka yang lolos dari mekanisme seleksi demokrasi karena mereka punya kapasitas, kapabilitas dan integritas pengurus daerah ini. Walaupun fenomena ketika pemilihan lalu masyarakat terpengaruh dengan iming-iming tim sukses yang bergerilya ke tengah-tengah masyarakat.

Karena orang menilai kadang dengan logika sederhana, "Bapak ini baik, belum jadi pemimpin sudah bagi-bagi duit, apalagi kalau sudah jadi, pasti duit dibagi lebih banyak." Walhasil, orang yang keluar sebagai pemenang justru menghambur-hamburkan duit negara untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini hakikatnya sangat berbahaya, ditinjau dari aspek motivasi, sangat mungkin orientasinya setelah menjabat adalah bagaimana dia tidak rugi, dana yang dulunya keluar harus terbayarkan ketika dia duduk menjadi pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif.

Melayani umat

Di samping dampak sosial yang lebih parah lagi dampak negatif terhadap kehidupan negara bahwa pentas politik yang bernuansa uang telah membentuk sebuah paradigma bahwa hanya politisi yang punya duit (uang) saja yang mampu terjun untuk mengurusi negara.

Mekanisme selektif seperti itu kadang-kadang membuat masyarakat juga tidak sensitif dengan aspek ini, banyak di antara mereka yang memilih seseorang karena telah diberi kaos, kain sarung, sudah diberi duit dsb. Fenomena ini terjadi ketika Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan Pemilu 2024.

Melihat begitu besar dampak dari politik uang bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, barangkali bukanlah sebuah mimpi di siang bolong, apabila kita berharap pada kepimpinan Aceh yang baru (legislatif dan eksekutif) agar dapat mengubah cara dan model berpolitik kepemimpinan yaitu prototipe politik yang bermuara kepada pelayanan umat bukan hanya untuk kepentingan golongan, keluarga atau materi.

Dalam teori politik Islam, politik itu adalah pengaturan urusan untuk kemaslahatan umat. Namun sayang prototipe politik ideal seperti itu dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama kelompok dan golongan, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasan politik melainkan ia sendiri menjadi kotor.

Politik tanpa dendam