Pemerintahan Baru Suriah Larang Pesawat Iran Terbang di Atas Wilayahnya

SERAMBINEWS.COM - Rezim pemberontak di Suriah, yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani, telah memutuskan dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah warga Iran terbang di atas wilayah udara Suriah.

Media Israel Walla melaporkan pada Minggu, awalnya, keputusan tersebut mencakup penerbangan untuk misi militer seperti transfer senjata atau penarikan pasukan dari Suriah, dan sekarang keputusan tersebut mencakup setiap lintasan pesawat Iran di atas wilayah udara negara tersebut.

Baca juga: Pengunjuk Rasa yang Protes Pendudukan Israel di Suriah Ditembaki Tentara Zionis, Seorang Terluka

Menurut sumber keamanan, ini adalah ekspresi terdalam dari perubahan dari 'Poros Kejahatan' menjadi rezim yang muncul di Suriah dengan dorongan dan dukungan dari Turki dan Qatar serta implikasi yang akan ditimbulkannya di masa mendatang pada kebijakan luar negeri - tidak hanya terhadap Iran tetapi terhadap seluruh 'Poros Kejahatan' yang mencakup pasukan Syiah seperti Hizbullah di Lebanon.

Sumber keamanan juga mengatakan bahwa keputusan pemberontak akan mempersulit Hizbullah untuk memulihkan kemampuan militernya.

Membatasi pergerakan warga Iran

Keputusan tersebut akan mempersulit warga Iran untuk bergerak bebas di Timur Tengah, mengangkut senjata, amunisi, dan operator dari Garda Revolusi dan milisi Syiah.

Proses ini bergabung dengan upaya Angkatan Udara untuk mencegah pemindahan senjata dari Suriah ke Hizbullah di Lebanon melalui rute penyelundupan di perbatasan Suriah-Lebanon.

Ada juga kekhawatiran yang berkembang di lembaga keamanan bahwa rezim baru yang muncul di Suriah belum merumuskan posisi yang jelas terhadap Israel.

Masalah ini akan dibahas antara Israel dan AS dalam beberapa hari mendatang untuk memahami makna keputusan untuk mencabut hadiah 10 juta dollar dari kepala pemimpin pemberontak dan apakah itu terkait dengan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu di Suriah, yang pada akhirnya akan memilih presiden baru untuk negara tersebut.(*)