Anggota DPRA Minta Polisi Usut Penyebar Hoaks Bantuan Modal Usaha Hingga Warga Serbu Kantor Gubernur

“Perlu ditelusuri dari mana informasi ini diperoleh masyarakat, sehingga mendatangi Kantor Gubernur dengan membawa proposal bantuan usaha,” katanya kepada Serambinews.com, Senin (30/12/2024).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPRA Khalid SPdI meminta aparat kepolisian untuk mengusut dalang penyebar berita hoaks, terkait pemberian bantuan modal usaha dari Pemerintah Aceh kepada masyarakat.

“Perlu ditelusuri dari mana informasi ini diperoleh masyarakat, sehingga mendatangi Kantor Gubernur dengan membawa proposal bantuan usaha,” katanya kepada Serambinews.com, Senin (30/12/2024).

Menurut Khalid, persoalan ini perlu diluruskan agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah baru ke depan.

“Jangan sampai nanti yang diserang oleh masyarakat pemerintah Mualem-Dek Fadh,” sambungnya.

Karena itu, anggota Komisi IV DPRA dari Fraksi Partai Golkar ini meminta masyarakat Aceh tidak mudah percaya apabila ada informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi informasi berantai.

Begitu juga kepada keuchik dan aparatur gampong, Khalid berharap bisa menjadi penyaring informasi bagi masyarakat, sehingga warga tidak menelan info yang diterima secara mentah-mentah.

Baca juga: Mualem Kecam Penyebar Hoaks

Diberitakan, ratusan warga yang terpapar informasi hoaks, menyerbu kantor Gubernur Aceh dengan maksud mengajukan bantuan modal usaha dari pemerintah, Senin (30/12/2024).

Kedatangan warga dari berbagai daerah tersebut, sudah berlangsung sejak Kamis (26/12/2024) kemarin.

Mereka mengantar proposalnya ke Pelayanan Administrasi Persuratan Biro Umum Setda Aceh.

Bahkan beberapa dari mereka mendapatkan nomor agenda proposal yang diberikan oleh petugas loket persuratan.   

Terkait kedatangan warga tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada bantuan modal usaha yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” kata Akkar dalam keterangannya.

Akkar menjelaskan bahwa proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh.