Minta Pj Gubernur tak Utak-Atik Pengelolaan Pemerintah Aceh,  Muda Seudang: Itu Hak Definitif Mualem

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara Muda Seudang, Muhammad Chalis SIP meminta Pj Gubernur Aceh, Dr Safrizal yang dianggap bermain-main dengan posisi jabatan strategis yang ada di Aceh. 

"Itu hak definitif Gubernur Terpilih Muzakir Manaf pasca pelantikan ke depan," tegas Chalis, Sabtu  (4/1/2025). 

Permintaan itu dalam aspek tata kelola pemerintahan, karena menurut isu yang berkembang saat ini, ada tiga jabatan strategis di Aceh yang akan diutak-atik oleh Dr Safrizal. 

"Ini keliru! Pj Gubernur tidak punya hak sama sekali. Ketiga jabatan itu adalah posisi Kepala BPMA, Direktur Umum Bank Aceh Syariah, dan Sekretaris Daerah Aceh," tambah Chalis.  

Seperti diketahui, terkait BPMA, Mualem memang sudah berhasil menunda posisi Kepala BPMA untuk satu tahun ke depan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, terhitung mulai 24 November 2024 lalu. 

Hal tersebut dianggap langkah strategis Mualem selaku orang nomor satu di Aceh nantinya. 

Namun, belakang publik dikejutkan kembali, bahwa akan ada upaya mendefinitifkan posisi Fadhil Ilyas sebagai Direktur Bank Aceh ke depan. 

Baca juga: Rakan Mualem Minta Agar Pelantikan Gubernur Aceh dan Bupati/Wali Kota Mengacu UUPA

"Ini tentu langkah keliru Pj Gubernur Aceh sekarang. Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Safrizal keliru masalah ini, dia harus menuggu Mualem dilantik, karena perbankan itu milik rakyat Aceh bukan milik penjabat. 

Penjabat hanya berfungsi sebagai pengisi kekosongan kepala daerah, bahkan posisinya akan segera berakhir," jelas Chalis.

Posisi lain adalah mendefinitifkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. 

"Jelas ini keliru besar, dia tidak berhak mengusulkan pejabat definitif karena masa jabatan Dr Safrizal segera berakhir dalam waktu sebulan ke depan. 

Di bawah tiga bulan saja tidak boleh kan, apalagi terhitung sisa satu bulan. Muda Seudang akan bersikap keras mengenai persoalan ini," tambah Chalis.

Semestinya, tambah Chalis, Pj Gubernur harus meninggalkan legacy yang bagus untuk Aceh. 

Masyarakat Aceh tentunya ingin mengenang Pj Gubernur sebagai sosok putra Aceh yang berkontribusi bagi rakyat Aceh selama menjabat. 

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Diundur

Chalis menyarankan agar Pj Gubernur segera merasionalisasikan otoritas APBA 2025 dengan visi misi Mualem-Dek Fadh sebagai kepala daerah terpilih. 

"Ini yang lebih penting dan memungkinkan sehingga pemerintahan definitif akan  bekerja secara maksimal," ujar alumni Universitas Malikussaleh Lhokseumawe itu. 

Chalis menekankan agar Pj Gubernur Aceh saat ini untuk tetap fokus pada tugas dan tanggungjawab diamanahkan sewaktu pelantikan, yaitu menyukseskan PON XXI Tahun 2024 dan Pilkada Aceh 2024.

"Sebelumnya, Pj Gubernur sudah membanggakan masyarakat Aceh dengan mengawal kesuksesan pelaksanaan PON dan Pilkada.

 Jangan sampai nama baik itu tercoreng karena bisikan-bisikan untuk mengutak-atik tatakelola Pemerintah Aceh yang pada Februari 2025 nanti akan segera memiliki Gubernur-Wakil Gubernur secara resmi, pilihan masyarakat Aceh," pungkas Chalis.(*) 

Baca juga: KIP Aceh Sebut Pelantikan Kepala Daerah Jadi Ranah DPRA dan DPRK