Guru Honorer Mengadu, Ketua Komisi D DPRK Lhokseumawe Lakukan Advokasi Hingga ke Jakarta

Sehari pasca komunikasi dengan Anggota DPR RI tersebut, kementerian PAN-RB meluncurkan Surat Penjelasan Pengadaan PPPK bertanggal 14 Januari 2025, dimana honorer yang menjadi calon PPPK 2024, tapi tidak lulus, menjadi PPPK penuh waktu.

“Tentu ini adalah suara guru-guru honorer dari seluruh Indonesia serta kita di Lhokseumawe melakukan penetrasi ke DPR RI untuk menjadi bagian dari menyuarakan aspirasi guru honor tersebut," tegasnya.

Dalam hal ini dia juga berharap agar guru honorer R2 dan R3 bersabar, terkait dengan surat terbaru dari kementerian PAN-RB.

"Tunggu turun juknis ke Pemerintah Kota Lhokseumawe," harapnya.

Dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPR RI yang berasal dari PKS tersebut atas atensinya, sehingga berbuah hasil yang terbaik bagi honorer ini menuju status PPPK.

Selain itu, para honorer yang didampingi Nurbayan, sempat juga melakukan pertemuan dengan Pj Walikota A Hanan serta Kepala BKPSDM dan Kadis P&K di Guest House Wali Kota.

Saat itu, Pj Wali Kota Lhokseumawe berjanji untuk terus memperjuangkan kawan kawan honorer yang tidak lulus PPPK.

"Kita akan upayakan yang terbaik. Kami juga berharap pemimpin Kota Lhokseumawe definitif nantinya akan melanjutkan memberikan hak yang harus ditunaikan kepada honorer ini,” tutup A Hanan.

Untuk diketahui komisi D DPRK Lhokseumawe mempunyai struktur dengan Nurbayan, M Sos sebagai ketua.

Kemudian Wakil Ketua H Jailani Usman SH MH, Sekretaris Tgk Zulkarnaini, serta Anggota Roma Juwita Hasibuan, Said Lutfie Manfalutie.

Dalam pertemuan antara honorer dan Komisi D DPRK Lhokseumawe, diikuti Wakil Ketua Komisi A Farhan Zuhri SHum MPd serta Syahrul ST selaku Anggota Komisi A.(*)

Baca juga: Satu Unit Rumah di Lhokseumawe Terbakar, Uang Tunai Rp 10 Juta Ikut Ludes