Tolak PPPK Paruh Waktu, Honorer Demo Kantor DPRK

"Kami minta afirmasi masa kerja dan usia honorer R2 dan R3 untuk diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu." RONI SYAHPUTRA, Perwakilan Honorer Tenaga Guru

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Seratusan honorer tenaga guru, kesehatan hingga teknis menggelar aksi demo ke Kantor DPRK Bener Meriah, Senin (20/1/2025). Kedatangan massa untuk menolak keputusan pemerintah yang menetapkan honorer yang tidak lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Para honorer menilai keputusan tersebut masih belum tepat, karena berdampak terhadap gaji yang tidak sebanding dengan dedikasi mereka selama ini.

Perwakilan Honorer Tenaga Guru, Roni Syahputra, menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan PPPK paruh waktu dan meminta pemerintah untuk mengangkat mereka jadi PPPK penuh waktu.

"Kami sudah mengabdi di daerah ini selama puluhan tahun. Jika hanya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, itu tidak adil. Kami minta penuh waktu, biar sebanding," tegasnya.

Roni juga meminta Pemkab Bener Meriah untuk tidak membuka seleksi CPNS dan seleksi PPPK tahap kedua sebelum menyelesaikan honorer yang tahap ke satu. "Kami minta afirmasi masa kerja dan usia honorer R2 dan R3 untuk diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu," harapnya.

Sementara Perwakilan Tenaga Kesehatan, Rosdiana, juga mengutarakan hal yang sama. Ia meminta pemerintah untuk membuka formasi untuk tenaga kesehatan lebih banyak lagi. Karena masih banyak tenaga honorer kesehatan yang belum lulus sebagai PPPK penuh waktu.

"Ada ratusan lebih tenaga honorer kesehatan belum lulus. Sementara kami dengar kebutuhan tinggal beberapa orang lagi, jadi kami minta kuota formasi ini untuk ditambah," pintanya.

Dukung tuntutan massa

Kehadiran massa aksi disambut Ketua DPRK Bener Meriah serta dipandu Ketua Komisi A, Sapri Kaharuddin. dan sejumlah anggota dewan lain.

Sapri menyatakan, siap mendukung penuh segala tuntutan yang disampaikan para tenaga honorer. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pj Bupati Bener Meriah dan Pj Sekda untuk mencari solusi.

"Yang jelas kami dari legislatif akan mengakomodir, kita akan koordinasi dengan Pj Bupati karena mereka yang punya otaritas," sebutnya.

Menangapi hal itu, Kepala BKPP Bener Meriah, Kamaruddin, mengatakan, jika honorer dengan kode R2 dan R3 yang tidak mendapat formasi dalam seleksi PPPK, maka masuk dalam honorer paruh waktu.

"Kategori honorer paruh waktu itu berdasarkan regulasi yang dikeluarkan KemenPAN-RB. Jadi keputusan ini dari pemerintah pusat bukan di kita," jelasnya.

Dikatakan, jika perekrutan PPPK tahap kedua tetap harus berlanjut karena aturan dari pemerintah pusat. "Itu aturan dari pusat, mana bisa kita tunda, bahkan untuk rekrutmen PPPK tahap kedua sudah dua kali di perpanjang, maka tidak mungkin kita menunda seleksi PPPK tahap kedua," pungkasnya.

Aksi para honorer tersebut mendapat pengamanan ketat dari Personel Polres Bener Meriah. Kasat Sampta Polres Bener Meriah, AKP Hilmi, mengatakan, pengamanan dilaksanakan agar kegiatan audiensi berjalan dengan damai dan lancar, sehingga mendapat solusi yang terbaik untuk para tenaga kerja yang melakukan audiensi.

"Kita mengerahkan 50 personel untuk melakukan pengamanan terkait demo tenaga honorer ke Kantor DPRK,” katanya.

Dikatakan, pengamanan dari Polres Bener Meriah dan Satpol-PP bertujuan agar aksi berjalan aman, damai dan lancar sehingga mendapat solusi terbaik.(b)

Sampaikan Enam Tuntutan

DALAM aksi demo yang dilakukan seratusan tenaga honorer ke Kantor DPRK Bener Meriah, Senin (20/1/2025), massa menyampaikan enam tuntutan yang mencerminkan kegelisahan mereka atas ketidakpastian status pekerjaan yang dijalani selama ini.

Para tenaga honorer berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret melalui regulasi yang lebih jelas dan adil, yang dapat memperbaiki nasib mereka di masa depan.

Tuntutan massa yaitu meminta pengangkatan PPPK paruh waktu bagi seluruh honorer berstatus R2 dan R3. Kemudian Meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Manajemen ASN turunan dari UU Nomor 20 Tahun 

Massa juga mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan honorer dalam database BKN menjadi ASN penuh waktu, seperti yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga meminta agar pemerintah menunda rekrutmen CPNS tahun 2025 hingga masalah pengangkatan honorer dalam database BKN terselesaikan.

Tuntutan lainnya, mendesak revisi UU yang membatasi belanja pegawai di daerah sebesar tiga puluh persen, karena hal ini dianggap menghambat pembayaran gaji PPPK. Massa juga menolak status paruh waktu dan menuntut pengangkatan penuh waktu berdasarkan masa kerja yang sudah berkontribusi.(b)