100 Hari Prabowo: Tentang Dua Rapor yang Berbeda : Bagian I

Ahmad Humam Hamid *)

WAKTU berlalu sangat cepat. Tak terasa Presiden Prabowo sudah menjalani masa jabatannya melewati 100 hari. 

Tak banyak yang ia bisa kerjakan dalam waktu yang singkat itu. 

Namun, sebagai nakhoda baru sebuah negara besar seperti Indonesia, semua penumpang sudah selayaknya merasakan bahwa memang ada yang “baru”, dan yang “berbeda” dari yang lama. 

“Asbabun nuzul” atau asal muasal istilah 100 hari pertama masa kepresidenan, dalam sejarahnya, sangat terkait dengan budaya politik Amerika Serikat. 

Presiden AS seperti George Washington dan Abraham Lincoln dan beberapa lain sering disebut.

Namun yang paling fenomenal adalah apa yang dilakukan oleh  Franklin D. Roosevelt pada awal tahun tiga puluhan.

Depresi besar yang melanda dunia adalah kata kunci ketika Roosevelt mulai menjalani hari-hari pertamanya di Gedung Putih. 

AS mengalami kehancuran industri dan pertanian yang parah, dengan angka pengangguran lebih dari dua puluh persen. 

Dengan dukungan kuat Partai  Demokrat yang mayoritas di Kongres, Roosevelt mengajukan sejumlah UU radikal. 

Keputusannya, secara diametral lebih mencerminkan sebagai tindakan pemutusan dengan masa lalu dibawah kepemimpinan Presiden Herbert Hoover dari Partai Republik.

Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Roosevelt memerintah 100 hari pertama kemudian dijadikan rujukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi seluruh presiden AS setelahnya. 

100 hari pertama kepemimpinan itu, kemudian dijadikan sebagai kerangka acuan, tidak hanya pemimpin di AS, tetapi juga banyak negara di dunia.

Bahkan tak jarang, evaluasi itu juga diterapkan untuk mengukur kinerja pemimpin dalam sektor bisnis.

Memang benar, tak ada makna hukum, apalagi dimensi konsitusional terhadap kinerja 100 hari pertama kepresidenan. 

Namun apa yang perlu dicatat, bahwa 100 hari pertama masa kepresidenan telah memberikan waktu yang cukup kepada publik untuk tahu tentang gambaran bagaimana seorang presiden akan memerintah. 

Sebut saja, begitu banyak isu yang dimunculkan dan dijanjikan dalam kampanye oleh Prabowo, publik akan meilihat bagaimana ia merangkai dan memprioritaskan apa saja yang telah ia janjikan. 

100 hari pertama kemudian akan dapat dijadikan sebagai patokan awal.

Bagaimana Kinerja Presiden Prabowo?

Bagaimanakah gambaran kinerja 100 hari Presiden Prabowo? 

Apakah ia telah menunjukkan kinerja yang memberikan optimisme kepada publik? 

Apakah ia telah dengan sangat runtut merumuskan langkah-langkah dan melakukan tindakan awal yang meyakinkan dalam berbagai hal? ; investasi sumber daya manusia, kebijakan pangan, kebijakan sumber daya alam, kebijakan energi, kebijakan investasi, kebijakan hubungan luar negeri, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan upaya memajukan negeri.

Apakah ia telah menunjukkan ciri-ciri awal pemerintahan yang transparan dan bebas KKN? 

Sudahkah ia meletakkan prinsip-prinsip penting untuk skenario pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? 

Sudahkah ia meletakkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dalam kerangka besar skenario geopolitik yang sangat tidak stabil dan belum sangat jelas ujungnya? 

Bagimana Indonesia akan berperan dalam ASEAN yang hari ini dianggap sebagai sebuah persekutuan regional yang sangat solid dan telah menjadi perhatian besar dari berbagai kekuatan dunia? 

Apa peran yang akan dimainkan oleh Indonesia dalam “abad Asia” yang sedang dan terus akan berlanjut? 

Bagimana Indonesia menempatkan dirinya dan mengambil keuntungan sebanyak-banyak dari konflik dan stabilitas Indo Pasifik?

Presiden Prabowo telah menyampaikan gagasan dan langkah kerja dalam berbagai bidang yang dia ucapkan dan janjikan selama masa kampanye. 

Ada 17 program prioritas pemerintahan Prabowo yang sebagian besar berfokus pada urusan domestik seperti pangan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, lingkungan dan lain sebagainya. 

Ada juga program prioritas yang berfokus pada  pertahanan dan keamanan negara dan penguatan hubungan internasional yang kondusif. 

Makan Bergizi Gratis Hingga Kebijakan B40

Presiden Prabowo telah memulai program besarnya, makan bergizi gratis dengan anggaran 800 miliar per hari. 

Program ini akan mencapai angka lebih dari Rp 400 triliun bila diimplematsikan kepada 82,9 juta mulut- murid, siswa, balita, ibu hamil dan menyusui. 

Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bila dibandingkan dengan APBN yang berjumlah Rp 3,621,3 trilliun.

Hal lain yang juga sangat terasa dan juga telah mulai dilakukan pada awal tahun ini adalah penerapan kebijakan B40, yakni penggunaan CPO 40 persen yang dicampur dengan diesel untuk kebutuhan bahan bakar. 

Kebijakan ini telah mengurangi impor solar, menurunkan emisi karbon Indonesia, dan tentu saja memastikan kestabilan harga kelapa sawit. 

Kebijakan ini bahkan disebutkan akan berlanjut dengan kebijakan B50 pada tahun 2026, dimana setengah bahan bakar diesel akan menggunakan minyak sawit.

Target swasembada pangan belum diungkapkan secara rinci dan  menyeluruh dan berkelanjutan oleh Prabowo.

Namun, paling kurang publik telah diberitahu tentang rencana perluasan lahan 4 juta hektare untuk komoditi pangan penting, yakni padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. 

Sekalipun bunyinya lebih kepada ekstensifikasi, Menteri Pertanian memastikan pemerintah tetap komit untuk penguatan intensifikasi.

Tidak cukup dengan perluasan 4 juta hektare untuk pangan, beberapa waktu yang lalu, pemerintah, melalui Menteri Kehutanan mengumunkan kebijakan baru yakni penambahan pembukaan 20 juta hektare lahan untuk pangan, air, dan energi. 

Hasil akhir yang dituju dengan kebijakan itu menurut Menteri Kehutanan adalah Indonesia akan menghasilkan tak kurang dari 3.5 juta ton tambahan dari produksi beras yang ada saat ini. 

Jika skenario ini tercapai, artinya swasembada beras Indonesia akan tercapai, bahkan sangat berpotensi permanen. 

Angka 20 juta hektare itu tidak hanya untuk pangan, melainkan juga ditujukan untuk swasembada energi melalui capaian 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat akan menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter.

Kebijakan Luar Negeri

Dalam hal kebiakan luar negeri, Presiden Parabowo dalam 100 hari pertamanya telah berkunjung paling kurang ke 14 negara- terakhir India dan Malaysia. 

Ia telah berkunjung ke Cina, AS, Rusia, sebagian negara Eropa, Turki, dan beberapa negara Timur Tengah. 

Kembali ia mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan kampıun gerakan Nonblok. 

Melalui Menlu Sugiono, Prabowo menegaskan dalam hal kebijakan luar negeri, apapun yang ia lakukan, acuannya tetap satu, kepentingan nasional, tumpah darah Indonesia.

Apa Kesan Publik?

Setelah 100 hari berjalan, apa kesan dan bacaan publik untuk pemerintah Prabowo? 

Sekalipun Prabowo meyebutkan pekerjaan yang ia kerjakan tidak berurusan dengan hitungan ratusan hari, tak salah jika tetap saja ada indikator respon masyarakat terhadap apa yang ia kerjakan. 

Indikator kepuasan publik tetap saja menjadi pembicaraan yang tak pernah selesai, terutama ketika Jokowi berkuasa selama 10 tahun. 

Indikator itu kini telah digunakan pula untuk mengukur kinerja pemerintahan, mulai dari tingkat propinsi, sampai dengan kabupaten kota.

Dari berbagai pengukuran yang dilakukan, terdapat dua hasil respons yang sangat berbeda terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yang pertama, adalah survei Harian Kompas dengan nilai kepuasan 80,9 persen. 

Ini adalah capaian kepuasan tertinggi publik terhadap kenerja pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. 

Sementara itu nilai ketidakpuasan publik hanya mencapai 19,1 persen.  

Untuk diingat, Presiden Jokowi saja selama berkuasa 10 tahun tak pernah mencapai angka yang spektakular seperti ini.

Harian Kompas menggunakan 1.000 responden, dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis di seluruh provinsi Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin kesalahan kurang lebih 3,10 persen. 

Selanjutnya, Kompas juga menemukan tingkat kepercayaan publik kepada Prabowo-Gibran mencapai 89,4 persen.

Berbeda dengan temuan dari metode survei Kompas, temuan sebuah lembaga Think-Tank yang dilakoni oleh sejumlah akedemisi dari berbagai kampus nasional terkemuka, dan para intelektual independen, CELIOS- Center of Economics and Law Studies- menunjukan sebaliknya. 

Raport pemerintahan Prabowo-Gibran merah menyala, dengan kisaran angka 5 dari nilai tertinggi 10.

Berbeda dengan survei Kompas, Celios mengambil 95 jurnalis dari 44 media pers nasional. 

Celios menggunakan metodologi expert judgment - yakni menggunakan responden yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mendalam terhadap kinerja pemerintahan. 

Mereka dijadikan responden karena pengalamannya mengamati kinerja pejabat publik secara rutin. 

Celios beralasan pemilihan jurnalis ini lebih kuat karena profesi mereka yang berasosiasi dengan pencari fakta, verifikasi informasi, berikut laporan akurat dan tidak bias. 

Dengan demikian, penilaian mereka di anggap lebih objektif dan independen.

Para kuli tinta itu diminta untuk minilai kinerja Prabowo dari aspek kualitas kepemimpinan dan kordinasi, capaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, manajemen anggaran, serta komunikasi kebijakan dengan publik.

Temuan Celios mengungkapkan, 49 persen responden menilai kinerja 100 hari kabinet Prabowo-Gibran buruk.  

Jika dirinci dari angka itu, 7% menyatakan sangat buruk dan 42% buruk. 

Sisa 42% responden menilai kinerja pemerintahan cukup. 

8% responden menyatakan baik. 

Tak ada satupun dari responden yang menjawab sangat baik. 

Namun secara umum 74 persen responden mengakui, pemerintahan Prabowo-Gibran telah memenuhi sebagian janji kampanye mereka dalam 100 hari pertama.

Apa arti sesungguhnya dari dua temuan kontradiksi terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran? 

Jawabannya sangat sederhana. 

Kedua temuan itu berpeluang sama benarnya. 

Mengapa harus benar keduanya?

Kishore Mahbubbani, diplomat kawakan Singpura, pemikir dan penulis  ulung Geopolitik, sekaligus Dekan Pendiri Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS Singapore memberi tip ringan  dalam menilai sesuatu. 

Dalam sejumlah diskusi internasional, Kishore sering mengatakan jangan pernah memulai penilaian dengan pendekatan jawaban yang benar, tetapi mulailah dengan pertanyaan yang benar.(Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI