Safrizal ZA, Aceh Tak Pernah Lekang di Hati Saya

Penjabat Gubernur Aceh Dr Drs Safrizal ZA MSi akan mengakhiri masa pengabdiannya di Aceh pada Februari 2025. Seperti dikatakan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pelantikan gubernur terpilih hasil Pilkada serentak berkisar tanggal 17-20 Februari, yang berarti juga akhir pengabdian penjabat gubernur, termasuk di Aceh.

Untuk diketahui, Safrizal, putra Aceh Besar yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Wilayah di Kementerian Dalam Negeri, dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh pada tanggal 22 Agustus 2024 lalu. Dengan demikian, Safrizal telah mengabdi selama lima bulan lebih sebagai Pj Gubernur Aceh. 

Setidaknya ada dua tugas utama yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, ketika melantik Safrizal sebagai Pj Gubernur Aceh. Pertama, sukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Kedua, pelaksanaan Pilkada di Aceh harus berjalan dengan aman dan damai.

Pilkada aman dan damai adalah hal yang wajib terlaksana, apalagi Aceh sebagai wilayah yang pernah merasakan pahitnya konflik. "Apalagi di tengah polarisasi masyarakat. Pemilu itu memecah masyarakat dan melegalisasi atas nama demokrasi. Ini yang perlu dikelola yaitu potensi konflik ini tidak boleh meledak," begitu antara lain pesan Tito saat itu. 

Dalam pelaksanaannya, Safrizal bukan hanya sukses mengantar kedua hajatan itu dengan sempurna. Ia juga melakukan sejumlah gebrakan dan kebijakan yang membuat Aceh tetap adem di bawah kepemimpinannya. Termasuk selalu berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk memastikan transisi kepemimpinan di Aceh berjalan lancar tanpa cela. 

Guna mengetahui lebih dalam tentang apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh Safrizal untuk Aceh ke depan, Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, secara khusus mewawancarai putra Aceh Besar ini. Wawancara yang direkam dalam bentuk video (dapat disaksikan di kanal Youtube Serambinews.com) ini, berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh pada Kamis (30/1/2025) malam. Berikut petikannya.

PON dan Pilkada berjalan lancar, bagaimana cerita di balik itu semua?

Saya berkerja habis-habisan, kalau perlu tidak tidur-tidur karena membawa nama baik Aceh. Tentu yang harus dilakukan adalah memetakan semua persoalan dulu sebelum kemudian menyelesaikan satu per satu. Ternyata venue belum banyak selesai.

Tapi tetep saya harus memberikan optimisme kepada publik bahwa ini akan selesai. Kita mengajak kolaborasi semua pihak, pemerintah daerah dan seluruh dinas dilibatkan. Saya kontrol semua timeline-nya. Satu venue bisa dua tiga kali saya kontrol. Kalau ada persoalan, itu tak berlama-lama harus diputuskan di tempat karena tidak ada waktu untuk terlalu banyak diskusi.

Belum selesai napas PON, lalu kita sambung dengan Pilkada. Itu juga menakjubkan. Ini di luar perkiraan juga, tapi kita gak membayangkan sesukses dan seadem ini. Karena prediksi orang-orang di luar sana, kalau Pilkada di Aceh ada satu dua bom meledak, ada orang kena tembak, ada orang meninggal.

Saya pernah berbicara dengan Mualem (Muzakir Manaf), saya ingatkan ke Mualem untuk jaga Pilkada ini. Karena kalau ada peluru meledak, bom meledak, dan siapapun yang meledakkan, Pak Mualem dituduh. Bukan zalim kita menuduh orang, tidak. Tapi nanti dibangun narasinya seperti itu.

Saya kira patut memuji kedua-duanya, (Bustami Hamzah dan Muzakir Manaf), karena pasca Pilkada pun suasana damai masih berlangsung dan saling ejek-mengejek juga tidak ada. Ini kejutan bagi Aceh yang beberapa kali Pilkada berdarah-darah. Ini harus terus kita jaga dan pelihara.

Ada tugas prioritas lain yang dibebankan?

Tugas-tugas lain yang dibebankan adalah penanganan inflasi. Aceh ini termasuk daerah inflasi yang cukup tinggi. Disamping itu juga menangani stunting, kemudian juga mengurangi kemiskinan. Kemudian ditambah lagi tugas lain yang tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi seorang kepada daerah, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, maupun sosial.

Apa pekerjaan paling berat selain menyukseskan PON dan Pilkada?

Saya kira pekerjaan yang membutuhkan extra effort adalah mengorkestrasi pemerintahan di Aceh ini. Kalau kita ingin mencapai satu tujuan pemerintahan tidak bisa hanya melibatkan satu dua dinas saja, tapi harus mengorkestrasi dan mengharmonisasikan banyak sekali pihak supaya apa yang kita programkan itu bisa kita capai bersama-sama.

Sebagai contoh, kalau kita mau program pengentasan kemiskinan ini segera turun, maka sekurang-kurangnya 10 dinas harus terlibat dan kita harus orkestrasi ini. Tidak bisa kita membiarkan dinas ini melakukan sendiri, dinas ini melakukan ini, tanpa ada orkestrasi.

Memadukan target seperti ini membutuhkan effort yang cukup keras, apalagi kalau para dinas-dinas ini terbiasa lonely ranger, pejuang sendirian bekerja sendirian. Tapi sekarang tidak, semua dilakukan oleh kelompok-kelompok. Kalau dia pengurusan kemiskinan maka kelompok pengurusan kemiskinan ini harus bekerja keras.

Bagaimana dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh?  

Memang ada beberapa proyek nasional kita yang belum tuntas. Tidak semua dapat kita biayai atau kita kerjakan, karena kewenangannya ada pada level nasional. Tapi kita fasilitasi. Misalnya di Waduk Kerto, ada 1-2 persen yang belum tuntas merapikan tanggul. Hal ini terus dikerjakan. 

Untuk Tol, memang ruas yang terakhir ini yang belum. Ada beberapa ruas yang ganti ruginya masih klaim. Mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa, kita harus ambil keputusan untuk konsinyasi meletakkan ganti rugi di pengadilan agar ini bisa segera operasional. Tapi secara fisik memang beberapa bagian belum selesai. Di antaranya pemasangan pagar-pagar yang ada jurangnya.

Bagaimana proses transisi ke pemerintahan ke depan?

Kami kira yang paling penting adalah menyiapkan acara pelantikan itu sendiri, baik secara administrasi, peng-SK-an, ini semua tepat waktu. Semua saya fasilitasi, bahkan saya antar sendiri ke Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan DPRA, dan saya pertemukan dengan Wakil Menteri di Jakarta.

Apa pesan kepada pemimpin baru di Aceh?

Pesan saya adalah laksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat ini secara baik dan serius. Gunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara efisien, efektif, dan benar-benar ditujukan untuk mengatasi soal-soal yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, program yang dibuat sebaiknya tepat sasaran. 

Bagaimana kontribusi untuk Aceh setelah tidak lagi menjabat Pj Gubernur?

Selesai tugas di Aceh, saya kembali bertugas seperti biasa di Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri. Dan terus terang saja, tak pernah lekang Aceh itu di hati saya. Jika saya bisa berkontribusi kepada kemajuan Aceh, saya akan lakukan.

Jadi kontribusi saya kepada tanah kelahiran, kepada Aceh lon sayang. Siap memberikan kontribusi, mendukung gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota untuk melayani masyarakat, untuk memberikan upaya-upaya terbaik bagi masyarakat. Tentu siap melayani, kalau mereka butuh konsultasi, kapan saja saya siap membantu.(agus ramadhan)