Prabowo Perintahkan Subsidi Gas Elpiji 3 Kilogram Tepat Sasaran, Bahlil: Pengecer Jadi Subpangkalan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan dirinya memastikan seluruh proses subsidi gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

Bahlil menyampaikan hal itu seusai mendampingi Prabowo bertemu dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” ucapnya, dikutip dari laporan Jurnalis Kompas TV Cindy dan Yohan.

“Yang kedua, di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut elpiji,” tambahnya.

Menurutnya, Prabowo meminta agar masyarakat tidak perlu pergi terlalu jauh untuk bisa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

“Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi subpangkalan,” jelasnya.

Nantinya, pengecer yang berubah menjadi subpangkalan tersebut juga akan diberikan fasilitas aplikasi untuk memantau harga.

“Agar bisa kita pantau pengendalian harga, berapa yang dia jual, dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

“Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja,” tegasnya.

Nantinya, kata Bahlil, seluruh pengecer gas elpiji ukuran 3 kilogram akan menjadi subpangkalan, termasuk toko kelontong.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan, tidak ada biaya sedikit pun yang harus dikeluarkan oleh subpangkalan.

Meski demikian, ia mengaku menyadari sebagai hal baru, nantinya pasti akan ada penyesuaian sambil melihat perkembangannya.

“Bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan,” katanya.

“Udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini Penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” jelasnya.

Nantinya seluruh pengecer yang jumlahnya mencapai sekitar 370 ribu akan menjadi subpangkalan gas elpiji 3 kilogram.

Subpangkalan yang tidak tertib mengikuti aturan, lanjut Bahlil, akan dievaluasi.

Karena subpangkalan bertanggung jawab menyalurkan elpiji 3 kilogram dengan tepat sasaran.

“Bagi subpangkalan, siapa yang tidak tertib mengikuti aturan akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian agar betul-betul subpangkalan Ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran,” bebernya.

Baca juga: Harga Gas di Pengecer Tak Boleh Lebih dari Rp 19.000 Per Tabung, Masyarakat Harus Bawa KTP saat Beli

 Pengecer Jadi Subpangkalan, Beli Elpiji 3 Kg Tetap Harus Bawa KTP

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat tetap harus membawa KTP untuk membeli elpiji 3 kilogram (kg) di subpangkalan.

Ia menuturkan, pemerintah akan menjadikan warung kelontong alias pengecer sebagai subpangkalan elpiji 3 kg Pertamina.

Maka masyarakat bisa kembali membeli elpiji 3 kg di warung-warung kelontong. Meski begitu, pembelian elpiji subsidi menjadi diharuskan membawa KTP.

Bahlil beralasan penggunaan KTP diperlukan untuk pendataan dan mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi. 

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Mau elpiji 3 kg ini dipake oplos baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

 
Dia menjelaskan, peralihan status pengecer ke subpangkalan ini akan dibarengi pula dengan digitalisasi. Dengan demikian pendataan stok, hargam dan pembeli bisa tercatat dengan rapih.

"Pengencer semua kita naikkan kelas menjadi sub pangkalan.  Dengan harapan agar mereka juga mendapat fasilitas IT. Supaya negara dan Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja (pembelinya)," papar Bahlil.

Ia pun berharap dengan skema distribusi yang baru ini dapat mempermudah akses masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, serta harga jual elpiji tabung melon tersebut menjadi lebih terjangkau.

Sebab, selama ini penjualan di tingkat pengecer tidak bisa dikontrol, sehingga seringkali terjadi lonjakan harga dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami juga ingin agar yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau, sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Batasi Penjualan Gas Elpiji 3Kg Melalui Pengecer, Hati-hati Pengecer Gas Oplosan

Bahlil Tegaskan Harga Eceran Elpiji 3 Kg Maksimal Rp20 Ribu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan berdasarkan perhitungannya, harga jual gas elpiji ukuran 3 kilogram ke tangan konsumen maksimal Rp20 ribu.

Penegasan Bahlil tersebut ia sampaikan seusai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto, bertemu dengan mantan Wakil Presiden Ri, Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, berdasarkan penjelasan JK, kebijakan tentang gas elpiji bersubsidi tersebut terbit saat JK menjadi wapres di periode pertama, dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan.

“Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu, Sekarang sudah Rp16 ribu,” tuturnya, dikutip dari laporan tim jurnalis KompasTV, Selasa (4/2/2025).

“Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin.”

Tapi, lanjut dia, pada penataan distribusi saat ini harga jual gas elpiji ukuran 3 kilogram di masyarakat mencapai Rp25.000 per tabung.

“Harusnya kan perhitungan kami Maksimal itu di angka Di bawah Rp20.000, Rp18.000 atau Rp19.000,” tegasnya.

“Ada yang sekarang langka Itu beberapa bulan lalu Rp25.000, ada juga yang Rp30.000. Tidak hanya itu Ada juga yang mengoplos Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya Melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertemu dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2024)

Pertemuan antara Prabowo dan JK tersebut dibenarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman), seperti dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Cindy dan Yohan.

“Mendampingi Bapak Presiden,” kata Amran.

“Beliau mau pertemuan, kami mendampingi,” tambahnya.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut dengan JK, Amran membenarkan.

“Ya sepertinya dengan Pak JK.”

Meski demikian, ia belum mau membeberkan rencana pembahasan dalam pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

“Nanti aku sampaikan setelah kita bicarakan. Kami baru tiba dari Indramayu, jadi nanti kami sampaikan ya,” ucapnya.

Saat kembali ditanya, apakah pertemuan itu untuk membahas gas elpiji, Amran hanya menjawab nanti ia akan menyampaikan.

“Nanti kami sampaikan. Nanti kami sampaikan setelah pertemuan. Makasih ya.”

Baca juga: IKAPTK Aceh Gelar Rakor 2025 di Aceh Timur, Perkuat Kolaborasi Pemerintah Daerah

Baca juga: VIDEO Pria di Singkil Rampok Mantan Istri, Sempat Kembalikan Barang Curian sebelum Diringkus Polisi

Baca juga: Pj Bupati Pijay Salur Bantuan Masa Panik untuk 14 Korban Kebakaran