Pengamanan Berlapis, Tokoh Damai Hadiri Pelantikan Mualem-Dek Fadh

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali mengucap selamat kepada pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah (Mualem-Dek Fadh) yang akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Rabu (12/2/2025) hari ini. Tgk Faisal memberi pesan kepada Mualem dan Dek Fadh agar membangun kebersamaan dan keharmonisan dengan semua elemen masyarakat Aceh dalam membangun Aceh ke depan. 

"Perlu membangun kebersamaan dan keharmonisan dengan semua elemen masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh, luar Aceh dan luar negeri serta membangun tim pemerintahan yang kuat berdasarkan SDM," katanya. Ia juga meminta Mualem dan Dek Fadh agar bekerja dengan ikhlas dalam menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. "Jadikan semua rakyat Aceh bagaikan saudara kandung gubernur dan wakil gubernur," pesannya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg menyebutkan,  ada tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan, yaitu keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan kunci dalam membangun Aceh yang lebih baik dan berdaya saing.

"Harapannya, ke depan ujung pembangunan Aceh hanya fokus pada aspek tersebut. Keagamaan menjaga identitas dan moralitas, pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ekonomi memperkuat kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Mujiburrahman menilai, kondisi Aceh saat ini masih menyisakan sejumlah tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan dan persoalan mentalitas masyarakat yang cenderung bergantung pada bantuan. 

"Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan masuk lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Ini harus menjadi perhatian serius pemimpin Aceh ke depan," katanya.  

Rektor UIN Ar-Raniry juga menyorot masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia mencontohkan bagaimana sejumlah dinas di Aceh lebih banyak menghabiskan anggaran untuk operasional ketimbang program yang berdampak langsung bagi masyarakat.  

"Di Thailand, misalnya, mereka hanya fokus pada pertanian dan perikanan dan itu sudah cukup untuk menopang ekonomi negara. Aceh perlu meniru strategi seperti ini dengan menyesuaikan potensi yang ada," ujarnya.  

Lebih lanjut, Prof Mujiburrahman menekankan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak setiap warga Aceh dan harus menjadi prioritas pemerintah. Ia menyoroti perlunya alokasi anggaran yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan dana ratusan miliar yang mengendap di Baitul Mal Aceh untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.  

"Tidak boleh ada masyarakat Aceh yang tidak bisa mengaji atau tidak bisa shalat. Ini adalah degradasi yang dapat menghilangkan marwah Aceh sebagai Serambi Mekkah dan syariat Islam," tegasnya.  

Dalam konteks pemerintahan baru di Aceh, ia berharap Mualem dan Dek Fadh dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat serta bermitra dengan perguruan tinggi untuk merancang kebijakan yang berbasis riset dan data.  

"Sinergi antara pemerintah dan kampus sangat penting. Kami pimpinan dan sivitas akademika UIN Ar-Raniry siap memberikan dukungan penuh dan kontribusi dalam bentuk pemikiran, riset, dan pendampingan kebijakan  terhadap pemerintahan baru Aceh, agar dapat bekerja maksimal dan profesional sehingga Aceh bisa keluar dari berbagai problema dan tantangan yang dihadapi," pungkasnya.

Sejumlah tokoh Aceh lainnya juga menitip harapan besar untuk kemajuan Aceh kepada Muzakir Manaf dan Fadhullah. "Ini adalah kesempatan bagi Aceh untuk bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat mengingat hubungan yang panjang antara gubernur (Mualem) dan presiden (Prabowo Subianto)," kata tokoh Aceh di Jakarta, Sayed Muhammad Mulyadi yang dihubungi Serambi, Selasa (11/2/2025).

"Sebaiknya konsep Aceh menjadi pintu depan republik bisa terealisasi sebagai salah satu cara pengembangan ekonomi masyarakat yang paling rasional," tambah advokat senior ini.

Di samping itu, Sayed juga berharap Mualem-Dek Fadh melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program-program pemerintah untuk memastikan kebutuhan lokal terpenuhi.