Salam
Kampus Harus Tetap Kritis
Sikap kritis hanya ditunjukkan oleh satu-dua sosok dari kampus, yang tak banyak memberikan dampak pada perubahan yang lebih baik.
Lingkungan akademik harus tetap kritis. Karena dengan cara begitulah mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir yang analitis dan logis. Kekritisan kampus juga dibutuhkan untuk memastikan pemerintah menjalankan kekuasaannya secara adil dan transparan. Kampus juga harus selalu mempromosikan nilai-nilai etis seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam beberapa tahun terakhir kontribusi kampus dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, sepertinya sangat minim. Sikap kritis hanya ditunjukkan oleh satu-dua sosok dari kampus, yang tak banyak memberikan dampak pada perubahan yang lebih baik.
Kini, banyak pertanyaan muncul lagi ketika pemerintah memberikan peluang ke kampus untuk mengurus sektor pertambangan. Alih-alih untuk meningkatkan pendapatan, keterlibatan kampus dalam mengurus Wlayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) justru bisa menimbulkan konflik kepentingan. Lembaga akademik itu berpeluang tidak kritis lagi. Malah bisa terseret-seret ke persoalan hukum jika kemudian tak taat aturan dalam menjalankan bisnis di sektor pertambangan itu. Dalam situasi apa pun, kita semua berharap kampus dapat terus memberikan kontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih baik dengan melakukan analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Sebelumnya sebagaimana dimuat media ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa kampus harus menjadi oposisi yang objektif dalam menyikapi program-program pemerintah.
"Yang benar dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itulah yang disebut apa namanya oposisi kritis, kritis dan objektif begitu," katanya, di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta Ke-6 Tahun 2025 dengan tema "Gerakan Nasional Alumni UII Untuk Membangun Negeri".
Menurut dia, pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membuat program dan kebijakan dasar. "Makanya kalau ada kesalahan baru kita katakan (salah, red.). Kalau orang membuat program untuk apa disalahkan? Dia memang kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan membuat kebijakan-kebijakan dasar. Karena dia menang pemilu," katanya.
Yang jelas, kata dia, sepanjang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melanggar konstitusi maka tidak boleh dengan mudah disalahkan atau dicari-cari kesalahannya. "Sejauh tidak melanggar konstitusi, ya enggak apa-apa," katanya.
Ia mengatakan bahwa sekarang ini ada beberapa golongan di kampus, yakni kaum yang fatalis yang tidak peduli dengan kondisi bangsa ini, serta golongan nihilis yang selalu menyalahkan setiap kebijakan.
"Sekarang ini banyak tempat kampus itu orang yang fatalis, ah sudahlah apa enggak ada gunanya. Ada juga yang kemudian nihilis menganggap apa itu yang dikerjakan itu salah semua. Enggak boleh begitu. Pasti ada sisa-sisa yang tetap baik," katanya.
Mahfud yakin bahwa masih banyak orang baik di lembaga-lembaga pemerintahan dan tingkat elite sehingga perlu didukung oleh masyarakat. "Kita dukung yang baik, yang tidak baik ya (kritik, red.). Kita harus kan tidak boleh fatalis, tidak boleh nihilis, tidak boleh skeptik radikal. Artinya, semua masalah ditanyakan terus, dipersoalkan terus dasarnya. Ndak akan selesai-selesai terus," katanya.
Ia mengingatkan bahwa kampus untuk bisa mempertahankan kembali perannya seperti dulu, yakni menjalankan tugasnya membangun peradaban dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi, pesan saya yang pokok itu dunia perguruan tinggi itu sekarang harus mengemban tugas sejarah. Yaitu, menjaga republik ini dengan sebaik-baiknya," katanya. Tentu saja harapan Prof Mahfud ini juga menjadi harapan masyarakat semua.(*)
POJOK
Prabowo lanjut pangkas anggaran belanja hingga Rp 750 triliun
Pengangkatan staf khusus juga berlanjut pak, ya?
Golkar siap dukung Prabowo lagi di Pilpres 2029
Baru juga 100 hari menjabat...
45 ton bawang ilegal gagal masuk Aceh
Yang berhasil masuk pasti tak ketahuan jumlahnya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.