Ombudsman Soroti Penundaan Pengangkatan CASN TA 2024, Terbitkan 5 Rekomendasi ke Pemerintah

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. 

Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. 

"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK,” katanya.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah. 

“Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya,” paparnya.

Hal ini, kata Robert, penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk melaporkan dugaan maladministrasi melalui kanal resmi di kantor pusat maupun kantor perwakilan di 34 provinsi. 

Ombudsman menegaskan bahwa jalur pengaduan kelembagaan resmi ini merupakan sarana utama dalam memperjuangkan keadilan administrasi bagi masyarakat.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan penundaan pengangkatan CASN TA 2024 guna memastikan efektivitas pelayanan publik tetap terjaga.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)