Kasus ASN Bendahara DPMGP-KB Berlabuh di Kejari Bireuen, Dugaan Korupsi Rp 1,1 Miliar

Kajari Bireuen, Munawal Hadi SH MH menyebutkan tim jaksa penyidik telah memanggil pihak terkait BOKB serta mengumpulkan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Kasus seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AM, menjabat sebagai bendahara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen memasuki babak baru.

Kasus ini diduga menggelapkan dana kas kantor senilah lebih Rp 1,1 miliar anggaran tahun 2024.

Kini kasus ini berlabuh atau dalam penyidikan Kejari Bireuen.

Kejari Bireuen, H Munawal Hadi SH MH melalui Kasi Intelijen, Wendy Yuhfrizal SH, Selasa (18/3/2025) mengatakan, tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen telah meningkatan status dugaan perbuatan melawan hukum penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada DPMGP-KB tahun anggaran 2024.

Dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kajari Bireuen, Munawal Hadi SH MH menyebutkan tim jaksa penyidik telah memanggil pihak terkait BOKB serta mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana dimaksud. 

Berdasarkan.keterangan dari para pihak terdapat 13  UPTD KB yang belum menerima pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp 1.156.266.371.

Ditambahkan, ditingkatkan ke penyidikan karena ada dugaan perbuatan melawan hukum penggunaan BOKB  pada DPMGP-KB Bireuen terjadinya diakibatkan oleh pengguna anggaran tidak melaksanakan tugasnya.

Kejari Bireuen menambahkan, dalam menangani kasus itu, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara atas tindak pidana dimaksud guna menentukan tersangka atas adanya kerugian keuangan negara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AM, yang menjabat sebagai bendahara di DPMGP-KB Bireuen, menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Bireuen.

Pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan penggelapan dana kas kantor senilai lebih dari Rp 1,1 miliar dari anggaran tahun 2024. 

Menurut informasi yang diterima Serambinews.com, dana yang diduga digelapkan tersebut merupakan anggaran untuk pembayaran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Gampong serta anggaran operasional Kantor UPTD KB BKKBN di 17 kecamatan.