DPRK Minta Wali Kota Subulussalam Koordinasi dengan Gubernur Aceh Periksa Ulang HGU Perkebunan Sawit

Untuk itu, lanjut Toto, Pemerintah Kota Subulussalam segera melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi guna menindaklanjuti kebijakan strategis tersebut.

“Ini mengingat sektor HGU perkebunan kelapa sawit cukup luas di daerah kita,” beber dia.

Kecuali itu, Toto juga mendorong pemerintah aggar memerintahkan perusahaan perkebunan sawit untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan 30 persen dari luas HGU sebagai kebun plasma bagi masyarakat setempat.(*)