PDHI Aceh Serahkan Rekomendasi tentang PMK ke Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi tantangan besar bagi sektor peternakan di Aceh. 

Menyikapi hal ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Aceh menggelar seminar bertajuk 'Kupas Tuntas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh: Roadmap dan Strategi Menuju Aceh Bebas PMK'.

Seminar ini menghadirkan sejumlah pemateri kompeten dari berbagai bidang terkait, antara lain, Ketua Ketua PDHI Cabang Aceh, drh Nurdiansyah Alasta yang juga Anggota DPRA.

Juga ada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (USK), drh Teuku Reza Ferasyi MSc PhD, Anggota DPRA Komisi II (Perekonomian, SDA, dan Lingkungan Hidup), Tati Meutia Asmara SKH MSi.

Selain itu juga ada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, drh Ruhaty, Dokter Hewan Karantina Madya Karantina Aceh, drh Indrayati, dan Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ferry Suferilla ST.

Seminar ini menjadi forum diskusi konstruktif yang melibatkan dokter hewan, akademisi, serta pemangku kepentingan di sektor peternakan dan kesehatan hewan. 

Hasilnya, enam rekomendasi strategis dirumuskan guna mempercepat eliminasi PMK di Aceh melalui pendekatan berbasis sains, regulasi yang kuat, dan sinergi lintas sektor.

Baca juga: Pemkab Aceh Barat Amankan Lahan Daerah dari Dugaan Penyerobotan oleh Perusahaan

Baca juga: Pria Bercelana Pendek Kembali Ramai di Banda Aceh, Begini Kata Ulama Aceh Waled Rusli

Enam rekomendasi dimaksud, yaitu:

1. Optimalisasi Satgas PMK Terpadu.

Satgas ini akan menjadi wadah koordinatif antara Dinas Peternakan Aceh, PDHI, Karantina, BPBA, akademisi, serta asosiasi peternak. 

Fokus utamanya mencakup pengawasan lalu lintas ternak, percepatan vaksinasi, edukasi peternak, serta pengendalian wabah berbasis data ilmiah.

2. Percepatan Vaksinasi dan Penguatan Layanan Kesehatan Hewan.

Target vaksinasi ditetapkan mencapai 100 persen populasi ternak dalam dua tahun. 

Untuk itu, perlu penguatan kapasitas vaksinator serta penyediaan sarana-prasarana pendukung guna memastikan cakupan vaksinasi yang optimal.

3. Peningkatan Biosekuriti di Peternakan.