Kepemimpinan Pendidikan: Antara Slogan dan Aksi Nyata

*) Oleh: Dr. Aishah, M.Pd

ADALAH baik memiliki pimpinan yang memiliki visi, sehingga jelas kemana arah Pendidikan akan bermuara.

Sekian lama jalannya Pendidikan di Aceh pada tahap Pendidikan dasar, menengah dan atas serta kejuruan dengan harapan adanya peningkatan, namun belum adanya perubahan yang nyata dan signifikan.

Banda Aceh sebagai barometer pendidikan untuk daerah lain, serasa biasa saja. Belum terlihat adanya keseriusan dalam membangun hakikat Pendidikan yang sebenarnya. 

Jika pun ada harapan dan kesempatan yang digunakan oleh orang awam ini untuk sekedar memberikan argument tentang jalannya Pendidikan, maka akan terasa sulit karena “orang awam bukan orang dalam.” 

Fenomena ini mendapat jawaban adalah “anda tidak paham”, “bahwa kenyataan tidak seperti yang tampak”

Ini adalah pernyataan yang sering digunakan oleh beberapa pihak dalam dunia Pendidikan, terutama oleh para pemimpin Pendidikan, untuk mengelak dari saran atau pertanyaan yang diajukan. 

Fakta lain juga, pelayan masyarakat yang sepatutnya melayani masyarakat, seringkali menjawab dengan intimidasi dan dangkal, tanpa rasa empati dan mendengarkan permasalahan yang sebenarnya.

Jika Masyarakat datang, tentu ada hal yang mendesak untuk diselesaikan, di tahap ini tentu harapannya mendapatkan layanan yang solutif, namun seringkali fakta di lapangan bukannya memberikan solusi namun dikembalikan dengan alasan yang kadang tidak logis, dari pada mencari solusi yang memerlukan proses berpikir mendalam dan empati.

Dalam banyak kasus, ini mengindikasikan bahwa adanya kerancuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan manjerial di dunia Pendidikan dan dunia pelayanan.

Keterputusan antara kebijakan dan realitas di lapangan mencerminkan adanya perbedaan besar antara kebijakan yang diterapkan di tingkat atas dan kondisi nyata di lapangan.

Para pejabat atau pemimpin Pendidikan sering kali membuat kebijakan atau menetapkan tujuan yag ideal, namun kondisi dan tantangan di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang buruk, atau kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, sering kali tidak diperhitungkan dengan matang.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang diambil mungkin sangat bagus di atas kertas, tetapi terlalu idealis atau tidak realistis ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang ada. 

Contohnya adalah ketika para pemimpin pendidikan atau pemangku kebijakan lain mendekati masalah Pendidikan dengan visi yang baik, namun tidak menyadari kesulitan operasional yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, seperti kurangnya fasilitas atau bahkan masalah social-ekonomi di komunitas yang berpengaruh pada keberhasilan Pendidikan. 

Fenomena lainnya adalah pembenaran atas ketidakberdayaan dan stagnasi dalam mengambil keputusan.

Seringkali pejabat dan pemimpin Pendidikan terjebak dalam rutinitas dan birokrasi yang diperumit sendiri, dan justru menggunakan alasan “realitas tidak seperti yang tampak” untuk menjelaskan mengapa mereka tidak dapat membuat perubahan atau memajukan kebijakan yang lebih baik. 

Contoh nyata adalah ketika kebijakan Pendidikan yang sudah lama dan tidak efektif tetap dipertahankan hanya karena keterbatasan anggaran atau peraturan yang kaku meskipun jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak mendukung kemajuan.

Alih-alih mencari solusi kreatif atau mencari sumber daya lain, mereka lebih memilih untuk membenarkan stagnansi tersebut. 

Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan mencerminkan ketidakmampuan beberapa pihak dalam dunia Pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Perubahan dalam teknologi dan kebutuhan Pendidikan yang lebih inklusif atau bahkan perubahan dalam pola pikir generasi muda, sering kali diabaikan atau tidak dianggap penting oleh para pemimpin Pendidikan.

Mereka lebih memilih untuk mempertahankan cara-cara lama yang sudah terbukti ada, meskipun hal itu tidak relevan dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang terus berubah. 

Misalnya dalam beberapa system Pendidikan, terdapat kebijakan yang terlalu focus pada nilai ujian standar, tanpa melihat kemampuan anak secara holistic.

Walaupun sudah banyak bukti bahwa pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis proyek lebih efektif, namun kebijakan yang kaku seringkali menghalangi implementasi metode tersebut.

Kepemimpinana yang tidak responsive dan kurang berani terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan ini sering kali berpura-pura bahwa mereka sudah memiliki gambaran utuh tentang masalah, padahal sebenarnya mereka terlalu terjebak dalam zona nyaman.

Mereka ragu untuk mengambil keputusan berani atau melaksanakan kebijakan yang lebih terobosan karena takut akan resiko politik atau resspon negative dari berbagai pihak.

Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung terlalu aman dan tidak mengarah pada perbaikan subtantif. 

Hal ini juga terlihat dalam kurangnya keberanian untuk mengubah kebijakan atau pendekatan yang sudah tidak relevan lagi, meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa perubahan diperlukan.

Padahal, dunia Pendidikan dan masyarakat terus berubah, dan untuk tetap relevan, kita membutuhkan kepemimpinan yang dinamis.

Pernyataan “anda kurang paham” sering kali juga merupakan bentuk penutupan diri terhadap kritik yang membangun.

Alih-alih mendengarkan masukan atau saran konstruktif dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan, para pemimpin Pendidikan lebih memilih untuk menyalahkan keadaan atau berpegang pada penafsiran mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi.  

Ini merupakan bentuk keengganan untuk belajar dan beradaptasi dengan realitas yang ada.

Akibat dari system yang kaku dan birokratis. Aturan dan regulasi yang terlalu banyak dan diperumit dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam mengatasi masalah Pendidikan. 

Para pemimpin Pendidikan yang lebih banyak mengandalkan prosedur dari pada solusi praktis sering kali merasa terbebani oleh aturan yang tidak fleksibel dan cenderung menghindari perubahan yang memerlukan kesediaan untuk mengambil resiko. 

Diharapkan pemimpin Pendidikan tidak melakukan kesenjangan atara kebijakan yang dibuat di atas meja dan realitas yang ada di lapangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin Pendidikan yang lebih terbuka, berani mengambil keputusan yang berani dan responsive terhadap perubahan untuk membawa system Pendidikan yang lebih baik di masa depan. (*)

*) PENULIS adalah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Artikel KUPI BEUNGOH lainnya baca DI SINI