Berita Banda Aceh

Pengawasan Laut Aceh - Sumbar, KKP Tambah Kapal Pengawas di Perairan Barat Pulau Sumatera

“Benar, kami tambah satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yang sebelumnya hanya satu kapal

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nur Nihayati
Dok Humas DITJEN PSDKP
Salah satu kapal milik KKP 

“Benar, kami tambah satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yang sebelumnya hanya satu kapal

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatera.

Hal ini dilakukan dengan menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05 pada tahun 2025 ini.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan, bahwa penambahan armada kapal pengawas ini merupakan upaya KKP untuk mengamankan wilayah perairan barat pulau Sumatera yang merupakan wilayah perbatasan serta jalur pelayaran internasional.

“Benar, kami tambah satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yang sebelumnya hanya satu kapal pengawas Hiu 12“ ungkap Ipunk di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang Aceh, Kamis (10/4/2025).

Berdasarkan penjelasan Ipunk, wilayah perairan barat pulau Sumatera yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

“Wilayah barat pulau Sumatera ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

Kita tambah satu kapal pengawas dengan harapan dapat memperkuat pengawasan di lapangan,” terang Ipunk.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerjasama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved