Berita Banda Aceh

Ketum PPA Dorong Pembentukan Komisi Perempuan di Aceh

“Komisi Perempuan bukan sekadar simbol. Ini kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan,”

Editor: IKL
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Umum DPP Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si, usai pertemuan di Jakarta, Selasa (15/4/2025) guna membahas pembentukan Komisi Perempuan di Aceh. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perjuangan Aceh ( DPP PPA), Prof Adjunct Dr Marniati SE MKes melakukan pertemuan penting dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), Dra Hj Arifatul Choiri Fauzi MSi di Jakarta pada Selasa (15/4/2025).

Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Menteri PPPA tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait perempuan di Aceh, khususnya inisiatif pembentukan Komisi Perempuan sebagai lembaga independen yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Aceh.

“Komisi Perempuan bukan sekadar simbol. Ini kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan,” tegas Marniati usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Prof Adjunct Dr Marniati juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, dengan menekankan bahwa pengisian kuota 30 persen harus dilakukan secara substantif dan berkualitas.

Menurutnya, kehadiran perempuan di parlemen harus menjadi suara rakyat, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Selain membahas aspek representasi, Marniati juga menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang masih membayangi perempuan di Aceh. Di antaranya adalah maraknya perdagangan manusia, kekerasan seksual terhadap anak, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil terhadap buruh perempuan.

“Kami dari PPA siap menjadi pelopor dan mengajak partai-partai lain di Aceh untuk bersama mendorong pembentukan Komisi Perempuan. Ini bukan agenda politik, melainkan agenda kemanusiaan,” tambahnya.

Langkah Marniati ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak dan dinilai sebagai bentuk nyata komitmen Partai Perjuangan Aceh (PPA) dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Pertemuan ini juga dipandang sebagai pijakan awal menuju reformasi struktural yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender di Aceh.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved