India dan Pakistan Terancam Perang Buntut Tragedi Berdarah di Kashmir Tewaskan 26 Wisatawan

Aktivitas perdagangan di sejumlah kota di Kashmir terhenti, sebagai bentuk protes atas serangan berdarah itu.

Pihak kepolisian menyebut insiden tersebut sebagai "serangan teror", dan menuding kelompok bersenjata yang menentang kekuasaan India atas Kashmir sebagai pelakunya. 

Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari otoritas tertinggi India soal detil serangan.

Sementara itu, dilansir dari Associated Press, kelompok bersenjata bernama Kashmir Resistance—yang sebelumnya tidak dikenal publik—mengeklaim bertanggung jawab.

Lewat media sosial, kelompok itu menyatakan bahwa para korban bukanlah wisatawan biasa, melainkan pihak yang “berafiliasi dengan badan keamanan India”. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menegaskan bahwa pemerintah akan memburu para pelaku dan siapa pun yang terlibat dalam perencanaan serangan. 

Perdana Menteri Narendra Modi juga mempercepat kepulangannya dari kunjungan luar negeri dan dijadwalkan memimpin rapat kabinet keamanan di New Delhi.

Wisatawan Jadi Sasaran

Dari total korban tewas, 24 di antaranya adalah wisatawan asal India, satu berasal dari Nepal, dan satu lagi merupakan pemandu wisata lokal. Sedikitnya 17 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Dalam insiden terpisah, militer India menyebut telah menewaskan dua orang tersangka milisi yang berusaha menyusup dari wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. 

Peristiwa itu terjadi di Distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan kedua negara. Belum ada konfirmasi independen atas laporan tersebut.

Pemerintah Pakistan sendiri juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. 

"Kami prihatin atas kehilangan nyawa para turis," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.

Serangan ini menjadi pukulan telak bagi sektor pariwisata Kashmir, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan pemulihan. 

Sejak pemerintah India mencabut status otonomi wilayah itu pada 2019, New Delhi terus mendorong pariwisata sebagai simbol normalisasi.