Bupati Pidie Jaya Bersama Pimpinan DPRK Hadiri Rakor dengan KPK, Bahas Komitmen Berantas Korupsi 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Bupati Pidie Jaya (Pijay) bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pijay menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/5/2025).

Rakor ini membahas komitmen terhadap pemberantasan potensi korupsi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, rakor tersebut dihadiri oleh segenap bupati dan pimpinan PPRK/DPRD seluruh kabupaten/kota untuk Wilayah Sumatera I guna membahas penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam memberantas potensi terhadap tindakan korupsi. 

"Pemkab Pijay pada darsarnya berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif di setiap pengelolaan keuangan daerah,"sebut Bupati Pijay,  H Sibral Malasyi MA SSos ME kepada Serambinews.com, Rabu (7/5/2025).

Menurut Nyak Syi sapaan akrab Sibral Malasyi bahwa, seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di daerah berjuluk 'Negeri Japakeh' mendukung penuh keseriusan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable dan transparan. 

Baca juga: Di Forum KPK, Bupati Al-Farlaky Soroti Beban PMK 212 dan Minta Optimalisasi Dana PI & CSR PT Medco

Dijelaskan juga, Nyak Syi menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat kelanjutan pembangunan daerah itu sendiri. 

"Malahan, hasil  Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2024 lalu, Pijay memilki komitmen pemberantasan korupsi di Aceh dengan nilai 75,76 persen sebagai upaya pencegahan," ujarnya. 

Selain itu juga, Pemkab Pijay menargetkan nilai capaian MCP tahun ini sebesar 80.75 persen sebagai wujud keseriusan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang berintegritas.

Baca juga: Ikan Sungai Lae Batu-Batu Subulussalam Mati Massal, Diduga Tercemar Zat Berbahaya

Jadi, lewat langkah konkret dan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat sinergi pengawasan internal, meningkatkan pengendalian dan mendorong partisipasi publik.

Meski berat, perjuangan melawan korupsi adalah proses panjang yang memerlukan komitmen, keberanian, kemauan politik dari semua pihak dan pentingnya kolaborasi dengan KPK.

"Ini bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel," ungkapnya.(*)

Baca juga: 3 Anggota TNI Aniaya Maling Motor hingga Tewas, Dinilai Berlebihan, Kini Diperiksa Polisi Militer