Ledakan di Tengah Damai Palsu: India dan Pakistan Saling Serang di Kashmi, Sebenarnya Ada Apa?

Sejak itu, wilayah Kashmir terbagi dua yaitu bagian selatan dan timur dikuasai India, sedangkan bagian barat dan utara berada di bawah kontrol Pakistan. 

Perbatasan kedua wilayah ini ditandai oleh Line of Control (Garis Kendali), yang disepakati tahun 1972 namun tidak pernah diakui secara resmi sebagai batas internasional.

Pada tahun 2019, India membuat keputusan kontroversial dengan mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir, dan mengorganisasi ulang wilayah itu menjadi dua wilayah persatuan: Jammu & Kashmir serta Ladakh. 

Langkah ini memperburuk hubungan dengan Pakistan dan memicu gelombang protes di wilayah tersebut. Tak hanya itu, China juga ikut memiliki klaim atas sebagian wilayah Kashmir, terutama di wilayah Ladakh bagian timur. 

Sejak 1962, Beijing telah menguasai kawasan Aksai Chin yang terletak di timur laut Kashmir, menambah kompleksitas konflik ini.

Baca juga: VIDEO Belum 24 Jam Serangan Balasan, Pakistan Tembak Jatuh 5 Jet Tempur! Skill Pilot India Disoroti

Situasi Terkini dan Kekhawatiran Global

Serangan rudal dan balasan artileri terbaru ini menunjukkan bahwa konflik India-Pakistan belum mendekati penyelesaian. Sebaliknya, tensi justru meningkat tajam.

Masyarakat internasional, termasuk PBB, menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. 

Namun, situasi di lapangan masih sangat sensitif dan tidak menutup kemungkinan terjadinya bentrokan militer lanjutan.

Warga sipil di kedua sisi perbatasan kini hidup dalam kecemasan, takut bahwa kekerasan akan menyebar lebih luas. 

Jika konflik ini tidak segera diredakan, bukan tidak mungkin Asia Selatan akan kembali menyaksikan perang berskala besar antara dua kekuatan regional.

Dengan sejarah panjang permusuhan dan tensi politik yang selalu tinggi, konflik India-Pakistan di Kashmir tetap menjadi salah satu titik panas paling berbahaya di dunia. 

Saat ini, dunia hanya bisa berharap bahwa kedua negara bersedia menahan diri dan membuka jalan dialog demi mencegah perang terbuka.

(Serambinews.com/Gina Zahrina)