Negara Perlu Hadir di TPI Sawang Ba’u

Apa pun alasannya, negara perlu hadir untuk membantu masyarakat nelayan di Sawang Ba’u, Aceh Selatan, yang selama ini kesulitan beraktivitas akibat dangkalnya mulut kuala. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu pendapatan masyarakat setempat.

Selama ini masyarakat Sawang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil laut, yakni berprofesi sebagai nelayan di lepas Samudera India. Sehingga jika aktivitas kenelayanannya tidak berjalan normal, tentu saja akan membuat masyarakat kesulitan, termasuk dapurnya tidak bisa berasap.

Untuk itu, pemerintah perlu bergerak cepat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebab, jika pemerintah lambat bergerak, kita khawatirka masyarakat menjadi marah dan sekaligus akan hilang kepercayaannya kepada negara.

Harus diakui bahwa selama ini kepercayaan rakyat kepada negara semakin rendah. Kondisi itu dipicu dari sikap pemerintah sendiri yang kurang peduli terhadap keluhan warga, meski berbagai kasus terjadi di depan matanya sendiri.

Kalau kondisinya sudah seperti itu, maka tindakan main hakim sendiri pun menjadi pilihan bagi warga. Penyebabnya ya itu tadi, negara tidak pernah hadir untuk membantu warganya yang berada dalam kesulitan, terutama jika kondisi itu sudah berlangsung lama.

Sebelumnya diberitakan, selama tujuh tahun menunggu pemerintah, akhirnya nelayan di Sawang Ba’u, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, hilang kesabaran. Kini terpaksa melakukan pengerukan kolam labuh Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang sudah dangkal menggunakan alat berat secara swadaya.

“Sudah tujuh tahun tidak tersentuh perhatian dan kepedulian pemerintah, kondisi kolam labuh terus mengalami kedangkalan hingga kedalaman tinggal lebih kurang satu meter. Akibatnya, proses keluar masuk kapal (boat) terhambat bahkan terdampar,” kata Ketua Pemuda Sawang Ba’u Zakaria, Selasa (6/5/2025).

Menurut Zakaria, pihaknya bersama Panglima Laot dan tokoh masyarakat sudah berulang kali mengusulkan perluasan dan pengerukan pelabuhan ke pemerintah. Namun hingga tahun 2025 keluhan nelayan, buruh, dan pedagang ikan belum ditangani.

“Pemerintah Provinsi Aceh belum terpanggil untuk membangun perluasan pelabuhan dan pengerukan. Padahal, TPI Sawang Ba’u menampung ribuan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Pemerintah terkesan tidak punya hati,” kata Zakaria didampingi sejumlah nelayan di lokasi.

Untuk mengatasi secara darurat, masyarakat nelayan melakukan pengerukan dengan dana swadaya. “Pemilik boat secara swadaya melakukan pengerukan sebagai tindakan darurat, sampai pemerintah terbangun dari ketidakpedulian,” tegas Zakaria.

Panitia pelaksana pengerukan Pelabuhan TPI Sawang Ba’u, Yuliadi Bahar menyebutkan, inisiatif para nelayan dan pemilik boat patut diapresiasi. Pengeluaran operasional alat berat menyerap anggaran sebesar Rp 300.000 per jam. 

Sementara dana yang terkumpul ditaksir sebanyak Rp 13.700.000 yang bersumber dari 43 boat pukat (katrol). Masing-masing boat dikutip Rp 200.000, kemudian 45 unit boat pancing menyumbang Rp 100.000, serta dari pihak ketiga terkumpul sebesar Rp 600.000.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap negara benar-benar hadir untuk membantu kesulitan para nelayan di Sawang Ba’u tersebut. Sungguh berat beban nalayan jika pemerintah tidak peduli, apalagi mengingat mereka adalah rakyat kecil yang butuh bantuan.Semoga!

POJOK

Pemimpin Korut Kim Jong Un kirim 15.000 pekerja ke Rusia

Kim pun tidak berharap mereka akan kembali lagi, tahu?

Cadangan beras di Aceh melimpah, kata Mentan Amran Sulaiman

Yang kurang di Aceh saat ini kasih sayang dan sopan santun, kan?

Menhan AS pangkas jumlah jenderal bintang empat 20 persen

Mestinya Trump urus panti jompo, bukan mengelola negara