Pungutan Uang Masuk Sekolah Termasuk Korupsi, Penegak Hukum Bisa Langsung Bertindak

SERAMBINEWS.COM - Lembaga Antikorupsi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyampaikan bahwa kutipan uang masuk sekolah yang tidak seusai dengan ketentuan merupakan bagian dari tindakan korupsi.

Oleh sebab itu, MaTA meminta penegak hukum bisa langsung bertindak, mengingat persoalan ini bukanlah kasus delik aduan.

"Kutipan uang masuk yang tidak seusai ketentuan adalah korupsi, hanya modusnya saja yang berbeda,"

"Penegak hukum bisa masuk mengusut masalah ini, karena ini bukanlah delik aduan," kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada Serambinews.com, Selasa (13/5/2025).

Hal itu disampaikan Alfian menanggapi isu tentang petani cabai yang gagal menyekolahkan anaknya di salah satu madrasah ibtidayah negeri (MIN) di Banda Aceh.

Petani cabai tersebut urung mendaftarkan ulang anaknya karena terganjal oleh besarnya uang masuk.

Alfian menjelaskan, pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak MIN tersebut merupakan kebijakan yang koruptif, dan ini salah satu modus yang sudah sering terjadi di musim masuk sekolah.

Baca juga: Kejati Aceh Bahas Isu Aktual hingga Penegakan Hukum di Podcast “Ngopi Bajak”

Baca juga: VIDEO - Kasus Kekerasan Seksual dan Ancaman Penyebaran Video Tak Senonoh di Aceh Utara

Kasus semacam ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di satu madrasahsaja, tetapi juga terjadi di madasah-madrasah lainnya.

"Laporan yang kami dapatkan, ada madrasah yang mengutip uang masuk sampai Rp 8 juta, dan ini bukan pada tahun ini saja terjadi," ungkapnya.

Menurut Alfian, sebenarnya banyak sekali wali murid yang keberatan dengan kutipan tersebut, tetapi mereka tidak berani bersuara karena khawatir dengan nasib anak mereka.

"Di sini negara tidak hadir untuk akses pendidikan gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin,"

"Praktik koruptif itu seperti disengaja dikelola, sehingga terus terjadi saban tahun, tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan," imbuhnya.

Pengakuan Khairul Halim, petani cabai Gampong Rukoh, Banda Aceh, menurut Alfian, patut diapresiasi. Halim berani membongkar praktik kejahatan yang telah menimpanya.

"Tidak ada aturan negara yang mengatur pemungutan biaya uang masuk sekolah tersebut. Miris sekali,"

"Perbuatan melanggar agama seperti ini kok dibiarkan. Mental- mental pendidik model begini wajib dibersihkan dan tidak patut untuk ditoleransi," tegas Alfian.

Baca juga: Alasan Sebenarnya Jokowi Tak Diperlihatkan Ijazah Asli ke Publik, Tak Akan Menyelesaikan Polemik

Baca juga: Tindak Sekolah yang Adakan Study Tour dan Wisuda

Alfian ikut menyinggung pihak komite sekolah yang seharusnya menjadi wadah pengawasan atas pendidikan dan pengelolaan anggaran sekolah.

Selain itu, publik juga perlu mendorong perbaikan sistem dan tak perlu takut untuk melaporkan setiap pungutan yang terjadi. 

Apalagi dari pihak Ombudsman telah memastikan akan merahasiakan nama para pelapor.

"Kebijakan koruptif ini sudah menjadi rahasia umum. Kami menilai Kementerian Agama Kota Banda Aceh harus bertanggung jawab atas kebijakan koruptif ini," cecarnya.

MaTA juga meminta kepada Wali Kota Banda Aceh secara tegas memperbaiki sistem koruptif dalam proses penerimaan murid baru. Wali Kota menurutnya, memiliki kewenangan untuk itu.

"Tidak ada pemimpin yang mau warganya dipalak dengan berbagai macam alasan, kecuali pemimpin zhalim,"

"Kita semua perlu mendorong perbaikan sistem yang korup ini, sehingga kedepan kita tidak lagi mendengar akses pendidikan hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu saja," pungkasnya.(*)

Baca juga: Anak Petani Gagal Masuk MIN Gegara Biaya Pendaftaran, Konsultan Hukum: Kepsek Harus Dievaluasi

Baca juga: OTK Bakar Mobil dan Sepmor Milik PT Atakana Aceh Timur, Polisi Kantongi Identitas Empat Pelaku