Komisi I DPRK Abdya Soroti Penertibkan Pedagang Kaki Lima hingga Terkait Tenaga Kontrak

Pihaknya melihat, peningkatan perekonomian desa perlu adanya pengembangan potensi ekonomi lokal guna peningkatan akses modal dan pendampingan usaha bagi UMKM di desa. 

“Peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sangat perlu untuk memperkuat pemerintahan desa dalam peningkatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup,” tutur Kasyiful.

Pada tahun 2023, jelas Kasyiful, dua desa di Abdya telah meraih penghargaan Proklim (program kampung iklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini adalah prestasi dan patut diberikan apresiasi.

“Maka kita mendorong adanya pilot project untuk wilayah kawasan perdesaan karena keberadaan dari kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan perekonomian baru di perdesaan itu sendiri.

Untuk itu, kami minta kepada DPMP4 untuk merencanakan kembali kebutuhan anggaran pada kegiatan kawasan perdesaan, dan kami di DPRK akan mendukung penuh dan memperjuangkan untuk kegiatan tersebut,” imbuhnya.

Kemudian, sambung Kasyiful, Komisi I DPRK Abdya mengharapkan Inspektorat agar selalu aktif dalam pengawasan dan penggunaan dana desa.

Pihaknya, sambung Kasyiful, mengapresiasi kinerja Inspektorat dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI. 

“Banyak peningkatan dalam tindak lanjut rekomendasi temuan yang ada dalam Kabupaten Abdya.

Harapannya kedepan agar dapat dipertahankan.

Kita juga merekomendasikan untuk penambahan jabatan fungsional auditor dalam rangka pengawasan pada Inspektorat yang saat ini hanya berjumlah 25 orang, serta pembangunan gudang arsip untuk penyimpanan dokumen pemeriksaan,” ucapnya.

Kemudian, kata Kasyiful, Komisi I DPRK juga mengapresiasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang sejauh ini sudah sangat memuaskan.

“Harapannya, kedepan agar dapat ditingkatkan atau dapat dipertahankan pelayanan tersebut dengan baik, karena Disdukcapil melayani langsung masyarakat untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan,” kata Kasyiful.

Untuk para Camat, Komisi I DPRK Abdya meminta agar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait terutama dalam hal penggunaan dana desa dan hal-hal lain yang menyangkut dengan tugas pokok camat.

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan kepada para Camat untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa, salah satunya terkait permasalahan tapal batas desa agar tidak terjadi hal- hal yang tidak di inginkan.

“Kami juga mengharapkan kepada para Camat, jika ada desa yang masih bermasalah dengan aparatur desa agar dapat segera diselesaikan,” ujarnya.