Berita Subulussalam
DPRK Subulussalam Soroti PT MSB Diduga Beroperasi Tanpa Izin Penimbunan BBM, Ini Tanggapan Manajer
Dalam RDP yang digelar Jumat (16/5/2025) sore bukan hanya menyoroti persoalan limbah, tapi sejumlah perizinan seperti izin penimbunan Bahan Bakar Miny
Penulis: Khalidin | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
For Serambinews.com
RASUMIN POHAN - Wakil Ketua II DPRK Subulussalam, Rasumin Pohan. DPRK Subulussalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah, masyarakat serta PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) terkait persoalan ikan mati massal di Sungai Lae Batu-Batu. Dalam RDP yang digelar Jumat (16/5/2025) sore bukan hanya menyoroti persoalan limbah, tapi sejumlah perizinan seperti izin penimbunan Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pembuangan Air ke Badan Air Permukaan
SLO Kegiatan Pembuangan Emisi
Temuan ini memunculkan kekhawatiran atas aspek legalitas dan kepatuhan lingkungan PT MSB selama menjalankan operasionalnya.
Pihak DPRK meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pelanggaran yang berpotensi mengandung unsur pidana ini.
Namun, manajer PT MSB tidak memberi penjelasan terkait ketiadaan izin penimbunan BBM itu.
Baca juga: Wali Kota Subulussalam Surati PMKS Minta Kelengkapan Dokumen Perizinan, Humas PT MSB: Dalam Proses
Sunardi hanya menjawab bahwa segala dokumen kelengkapan perizinan sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk diverifikasi. (*)
Berita Terkait
Berita Terkait: #Berita Subulussalam
| Investor China Tertarik Paparan HRB di Surabaya, Siap Turun Berinvestasi ke Kota Subulusalam |
|
|---|
| Rawan Kecelakaan, Jalur Singgersing Subulussalam Butuh Penanganan Serius Pemerintah |
|
|---|
| Pos AHASS TEFA Diresmikan di SMKN 1 Simpang Kiri Subulussalam |
|
|---|
| Kepala Dinas PUPR Kota Subulussalam Mengundurkan Diri, Alasan Faktor Usia dan Kesehatan |
|
|---|
| Dokumen Andalalin Wajib Diurus, Dishub Subulussalam Akan Panggil Vendor Pengangkutan CPO PT BDA |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.