Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra Segera Terapkan Barcode Parkir di Langsa

Jeffry Sentana S Putra, kepala daerah termuda di Aceh berusia 36 tahun, mengunjungi Kantor Serambi Indonesia pada Selasa (27/5/2025). Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini baru saja dilantik sebagai Wali Kota Langsa beberapa hari lalu. Berpasangan dengan Muhammad Haikal, Jeffry berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024, mengungguli empat pasangan calon lainnya.

Sebagai wali kota muda, Jeffry bertekad memajukan Kota Langsa dengan program-program inovatif dan modern yang belum pernah ada di kota berjuluk ‘Seribu Kafe’ ini. Salah satu rencananya adalah menerapkan digitalisasi di berbagai sistem kerja, termasuk pembayaran parkir yang akan beralih dari manual ke sistem berbasis kode batang (barcode) untuk mempermudah proses.

Untuk informasi lebih lengkap tentang rencana digitalisasi Jeffry Sentana di Kota Langsa, saksikan wawancara eksklusifnya di kanal YouTube Serambinews.com. Berikut adalah cuplikan wawancara yang telah dirangkum oleh reporter Serambi Indonesia, Rianza Alfandi.

Kenapa agak molor pelantikan Bapak sebagai wali kota?

Sebenarnya banyak yang bertanya sama saya itu semenjak tiga bulan yang lalu. Tapi sebenarnya secara teknis, karena ada dinamika politik yang ada di Kota Langsa. Antar partai politik berbeda pemahaman dalam hal tata tertib anggota DPRD atau anggota DPRK. Kemudian tentang susunan AKD yang tidak mencapai kesepakatan.

Kebetulan waktu itu koalisinya Jeffry-Haikal ini ada 11 anggota DPRK, sisanya itu terpecah-pecah di empat paslon lainnya. Pada waktu itu ya mungkin ada prasangka mungkin dari teman-teman DPRK yang mungkin mengira saya akan melakukan hal-hal yang mungkin seperti balas dendam atau apa. Padahal kita kan juga merasa ini semua teman-teman dan itu sebenarnya teman-teman saya juga. Saya kan sebelumnya dua periode, jadi kalau menurut saya miskomunikasi lah. 

Mungkin kawan-kawan belum terbiasa dengan kepemimpinan yang dipimpin sama anak muda. Tapi sekarang ini sudah mencair, dibuktikan dengan hadirnya beliau-beliau itu di pelantikan saya. Tidak ada yang absen, karena setelah tiga bulan mungkin refleksi, kita satukan pemikiran, alhamdulillah semuanya sepakat. 

Bagaimana mengejar 100 hari kerja pertama?

Kalau strategi percepatan, kita ini kan sebenarnya pencapaian-pencapaian pemerintah ini ngak bisa diukur dari harinya. Sama kalau kita waktu perhelatan pileg dan pilkada, yang duluan kampanye itu belum tentu menang. Yang penting kan strategi pemerintahan itu tepat. Tujuan ini kan bukan perlombaan terhadap siapa yang cepat dilantik. Tapi siapa yang kinerjanya menurut masyarakat, tolak ukurnya adalah kesejahteraan masyarakat. 

Nanti kita lihat indikatornya, kan ada patron-patron dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat, apa capaian kinerja-kinerja itu. Kalau langkah-langkah kami Kota Langsa sudah pasti kedepankan digitalisasi dalam penerapan program-program. Digitalisasi ini penting untuk sinergi antar instansi dan nantinya lebih mudah melayani tanggapan laporan masyarakat.

Bagaimana arah pembangunan Kota Langsa 5 tahun ke depan?

Kita akan lakukan yang pertama, reformasi birokrasi. Selama ini reformasi birokrasi ini ngak pernah tercapai karena keterbatasan fiskal dan anggaran, itu yang menjadi kendala selama ini, maka harus ada efisiensi ataupun pilihannya menaikkan PAD. Efisiensi itu kita lakukan, mungkin kita akan nanti ke depan akan merubah tata format dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian juga terhadap perampingan OPD. Kenapa kita lakukan? Untuk efisiensi. Selama ini, Kota Langsa itu belanja pegawainya itu selalu mendapat catatan dari BPK. Sekarang ini 46 persen anggaran untuk biaya operasional pegawai. Jadi untuk nekan itu saya rasa harus ada perampingan dari OPD. Pelayanannya itu juga harus efisien, maka kita juga akan bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Jadi MPP ini nanti jadi one-stop solution untuk license dan dokumen. Jadi masyarakat itu nggak pergi lagi ke dinas-dinas, cukup ke satu tempat, MPP.

Seperti apa konsep MPP?

Mal Pelayanan Publik ini adalah gabungan dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang biasa melayani masyarakat. Terkait misalnya pembuatan KTP, Akte Kelahiran, surat penting, apa pun lah. Itu kita buat di dalam satu tempat. Sekarang baru diluncurkan MPP-nya. Tapi kan paket pelayanannya itu belum lengkap. Masih ada yang terpecah-pecah di dinas. Jadi MPP itu memang Mal Pelayanan Publik.