Azhari Cage Bantah Pernyataan Dirjen Bina Adwil Soal Surat Tanah di Pulau Sengketa Aceh dengan Sumut

 Penulis: Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, secara khusus menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, terkait batas wilayah dan sura tanah dalam empat pulau sengketa Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). 

Empat pulau tersebut masing-masing Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Lipan. 

Tadinya empat pulau itu, masuk dalam wilayah Aceh, namun berpindah ke Sumut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Menurut Azhari, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian dalam Negeri melalui Dirjen Bina Adwil, Safrizal tidak boleh serta merta menyatakan batas wilayah dengan menarik lurus batas daratan dari garis pantai. 

Sebagai contoh Hawaii jauh dengan Amerika Serikat.

Tetapi tetap masuk dalam wilayah Amerika, karena secara hukum menjadi hak Amerika. 

Baca juga: Heboh ‘Empat Pulau Aceh Direbut Sumut’, Begini Penjelasan Lengkap Dirjen Bina Adwil Kemendagri

Kondisi serupa dengan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Lipan, jelas secara historis, undang-undang, dokumen admistrasi milik Aceh. 

Jadi tidak bisa ditarik garis lurus berdasarkan batas garis pantai.

"Empat pulau tersebut bukti jelas, histori jelas undang-undangnya jelas, administrasinya jelas itu milik Aceh, tidak bisa ditarik garis lurus berdasarkan pantai," kata Azhari, Senin (2/6/2025) malam usai pertemuan dengan Pemkab Aceh Singkil dan tokoh masyarakat di pendopo bupati di Singkil.

Azhari juga menolak pernyataan Safrizal dalam media online terkait surat tanah. 

"Saya menolak pernyataan daripada Safrizal yang mengatakan bahwa surat tanah tersebut tidak membuktikan milik Aceh, bisa jadi orang Singkil punya tanah di Jakarta. Apakah Jakarta punya orang Singkil," ujar Azhari.

Baca juga: BREAKING NEWS - Hari Ini Anggota DPR, DPD & Ratusan Warga Aceh Singkil Kepung Pulau Sengketa

Pemahaman tersebut menurutnya keliru dan diluar nalar.

Sebab surat tanah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Lipan, dikeluarkan oleh Agraria Aceh tahun 1965. 

"Ketika menyatakan di Jakarta ada tanah orang Singkil, maka yang keluarkan Agraria yang di Jakarta," ujar Azhari.