Standar Ganda Negara Barat

PADA 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara, rudal, dan drone terhadap Iran, menargetkan permukiman warga, infrastruktur sipil, otoritas publik, dan fasilitas nuklir. Agresi ini yang berlangsung tanpa provokasi jelas bukan hanya melanggar kedaulatan Iran, tetapi juga mencoreng Piagam PBB serta hukum internasional. Serangan ini memperpanjang catatan panjang Israel dalam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, yang kerap mengabaikan prinsip kemanusiaan dan menyasar target sipil, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas penting lainnya.

Respons regional terhadap agresi ini cepat dan tegas. Pakistan mengutuk keras serangan Israel sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran." Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutnya sebagai "provokasi berbahaya" yang mencerminkan ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk "membakar kawasan." Arab Saudi, yang biasanya berhati-hati, mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak segera. Oman, yang selama ini berperan sebagai mediator dalam perundingan nuklir Iran-AS, menilai serangan ini sebagai "perilaku tak bertanggung jawab" yang mengancam stabilitas kawasan. Tiongkok, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, menegaskan penolakan terhadap pelanggaran kedaulatan Iran, menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan.

Sebaliknya, respons Barat menyingkap standar ganda yang telah lama mewarnai sikap mereka terhadap hak asasi manusia (HAM). Presiden AS Donald Trump, melalui Truth Social, memuji serangan Israel dan merayakan kematian petinggi militer Iran dengan nada sinis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keprihatinan, namun tetap menegaskan “hak Israel untuk membela diri” sambil mengecam program nuklir damai Iran. Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky menggemakan narasi serupa, menyebut serangan itu sebagai "pencegahan yang diperlukan" terhadap ancaman nuklir Iran. Sikap ini kontras dengan kecaman keras mereka terhadap negara lain, seperti Rusia atau Tiongkok, dalam kasus pelanggaran HAM atau kedaulatan.

Standar ganda Barat bukanlah hal baru. Mereka kerap menggunakan isu HAM sebagai alasan untuk intervensi militer atau sanksi ekonomi di negara seperti Irak dan Libya, tetapi sering kali membisu ketika pelaku pelanggaran adalah sekutu strategis seperti Israel atau Arab Saudi. Di dalam negeri, Barat mempromosikan nilai-nilai HAM seperti kebebasan berpendapat dan kesetaraan, tetapi di panggung global, mereka mendukung rezim yang menindas rakyatnya demi kepentingan geopolitik, ekonomi, atau akses sumber daya. Dalam krisis ini, sikap Barat tidak hanya mencerminkan kemunafikan, tetapi juga memperparah ketegangan global.

Dunia membutuhkan konsistensi dalam menegakkan hukum internasional dan HAM. Standar ganda Barat, yang memprioritaskan kepentingan politik ketimbang keadilan, hanya akan memperdalam krisis dan melemahkan kepercayaan terhadap tatanan global. Tanpa perubahan sikap, perdamaian sejati akan sulit tercapai.

Kita pun akan terus menyaksikan dunia ke depan yang penuh konflik berdarah, terutama menimpa negara-negara yang lemah. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Israel adalah biang kerok kekacauan itu, yang tentu didukung oleh Amerika Serikat. Lihat saja, AS terus memasok persenjataan untuk Israel, padahal jelas-jelas digunakan untuk membunuh warga sipil. Begitu juga negara Barat lain seperti Inggris, tetap mendukung Israel dengan berbagai cara meskipun jelas-jelas melakukan agresi brutal di Gaza, Suriah, Lebanon, dan kini Iran.(*)

POJOK

Prabowo ambil alih kasus sengketa pulau di Singkil
Hanya orang yang paham saja bisa tuntaskan soal Aceh

Rusia usul jadi mediator konflik Israel-Iran
Mediator konflik Rusia-Ukraina siapa?

Perancis akan akui negara Palestina
Mski baru sebatas rencana, kita ucapkan alhamdulillah