Berita Pidie

Jelang Peresmian Rumoh Geudong, Korban Konflik di Pidie Ramai-ramai Datangi DPRK, Ada Apa?

Kedatangan konban tragedi Rumoh Geudong dan LSM Paska ke kantor dewan, untuk menyampaikan aspirasi korban konflik, yang belum dipulihkan Pemerintah...

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS.COM/ MUHAMMAD NAZAR
Wakil Ketua DPRK Pidie, T Saifullah TS, didampingi anggota dewan menerima data korban konflik tragedi Rumoh Geudong, diserahkan Direktur LSM Paska Aceh, Faridah Hariani, di ruang sidang paripurna DPRK Pidie, Senin (16/6/2025). 

26 Korban belum Dipulihkan

Tangga Rumoh Geudong masih kokoh pada proyek pembangunan Living Park dan Masjid di Rumoh Geudong Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.
Tangga Rumoh Geudong masih kokoh pada proyek pembangunan Living Park dan Masjid di Rumoh Geudong Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie. (For Serambinews.com)

Direktur LSM Paska Aceh, Faridah Hariani, kepada Serambinews.com, Senin (16/6/2025) mengatakan, korban konflik menyampaikan aspirasi ke DPRK Pidie, seiring tidak adanya tindak lanjut hasil Tim Penyelesaian Non- Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM dua tahun lalu. 

Kata Faridah, saat ini warga telah jenuh sehingga mencari tempat untuk menyampaikan keluhan dengan melaporkan ke DPRK Pidie yang telah dipilih masyarakat.

"Target korban konflik bertemu dewan untuk menyampaikan keluhan, sebab dengan bupati belum menentukan jadwal pertemuan," ujarnya. 

Menurutnya, data korban konflik yang didata PP HAM tidak diboyong Pemerintah Pusat.

Data itu telah hilang,  sehingga warga mempertanyakan data diserahkan ke Pemerintah Pusat.

"Saya menuntut, seharusnya DPRK Pidie mempertanyakan data korban konflik yang diboyong ke Jakarta. Dewan jangan hanya duduk di kursi," ujarnya. 

Kata Faridah, Paska bersama koban konflik telah menyerahkan data ke DPRK Pidie.

Data diserahkan itu berbeda-beda.

Baca juga: VIDEO Melihat Kesan Dikebiri di Situs Sejarah Nasional Rumoh Geudong: Peng Lestrek Payah Meurepee

Adalah data korban konflik yang mendapat bantuan saat Jokowi datang ke Aceh berjumlah 56 orang.

Rinciannya, 30 dari LSM Paska Aceh dan 28 orang lagi, tidak diketahui sumbernya. 

Menurutnya, data 28 orang itu belum adanya BAP, tentunya sebagai bentuk kesalah publik menipu orang Aceh.

Sebab, saat itu presiden mengintsruksikan penerima bantuan yang telah di-BAP.

Namun, realisasi di lapangan belum dilakukan BAP. 

Di sisi lain, kata Faridah, sekitar 1.312 KK harus disikapi Kementrian HAM.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved