Korupsi APBG Rugikan Negara Capai Rp 329,7 Juta, Mantan Keuchik di Pidie Divonis 2 Tahun Penjara

Amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun, dengan dikurangi masa penahanan selama proses persidangan.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh memvonis terdakwa mantan Keuchik Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Yusda Ismail, dua tahun penjara. 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, yang menyatakan terdakwa Yusda Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBG, dalam sidang pamungkas di PN Tipikor Banda Aceh, Jumat (13/6/2025). 

Tindak pidana korupsi dilakukan terdakwa, menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 329.777.519,28,. 

Untuk diketahui, vonis Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Pidie, yang menuntut dua tahun penjara. 

Tuntutan itu dibacakan JPU, Abrari Rizki Falka SH MH, dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Jumat (23/5/2025). 

Berdasarkan salinan putusan diterima Serambinews.com, Kamis (19/6/2025), dari Kejari Pidie, sidang dengan agenda putusan PN Tipikor Banda Aceh, terhadap terdakwa mantan Keuchik Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Yusda Ismail, terbuka untuk umum. 

Baca juga: Bongkar Kasus Dugaan Korupsi di PDAM Sigli, Kejari Pidie Juga Tangani Tindak Pidana Korupsi APBG 

Sidang tersebut dengan komposisi Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh adalah Irwandi SH (Hakim Ketua). 

Sementara Anda Ariansyah SH MH dan Harmi Jaya SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. 

Untuk JPU dihadiri Kasi Pidsus Kejari Pidie, Muhammad Rhazi SH MH, Jaksa Fungsional Kejari Pidie, Abrari Rizki Falka SH MH.

Dalam amar putusan dibacakan Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh, antara lain menyatakan, terdakwa Yusda bin H Ismail, secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum. 

Putusan itu tertuang sebagaimana diatur pada Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun, dengan dikurangi masa penahanan selama proses persidangan.

Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh, membebankan terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta, dengab subsidair empat bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp 265.472.519,28,.

Pembayaran uang pengganti dengan ketentuan, jika tidak dibayar dalam waktu satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. 

Jika tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Majelis Hakim PN Tipikor, menyebutkan terdakwa telah mengembalikan sebagian dana pada tahap penyidikan dan penuntutan Rp 64.305.000,.

Dalam sidang pamungkas itu, terdakwa menyatakan menerima putusan majelis hakim.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh. 

Baca juga: Polres Sabang Serahkan 2 Tersangka Korupsi APBG Balohan ke Kejari, Rp 224 Juta Berhasil Diselamatkan

JPU Pikir-pikir

Kasi Intelijen Kejari Pidie, Mulyana, MH, yang ditanya Serambinews.com, Kamis (19/6/2025), mengungkapkan, JPU menyatakan pikir-piki terhadap putusan Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh dua tahun penjara terhadap terdakwa Yusda Ismail, mantan Keuchik Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga (Laweung).

Dikatakan, Kejari Pidie tetap komitmennya dalam mengawal penggunaan dana publik, khususnya dana desa, agar benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat. 

"Kami mengajak seluruh warga Pidie, untuk tidak ragu melapor, jika mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran. Kepercayaan dan keberanian masyarakat adalah kunci awal mencegah korupsi dari tingkat paling bawah," pungkasnya. (*)

Baca juga: Korupsi APBG Rp 728 Juta, Mantan Keuchik Diserahkan ke Jaksa