Setelah 19 Tahun, 1119 Tenaga Honorer Pengaman Hutan Jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

SEBANYAK 1.629 tenaga honorer Pengaman Hutan (Pamhut) di Aceh kini dalam proses pengangkatan sebagai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini merupakan buah dari perjuangan panjang banyak pihak, mulai dari para Pamhut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, dan beberapa pihak lainnya. Namun ada satu lagi yang disebut-sebut sebagai sosok kunci, yakni TA Khalid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang juga Ketua Forum Bersama Anggota DPR-DPD RI asal Aceh. Semua itu dibahas dalam wawancara ekslusif bersama Pemimpin Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur dalam program Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (21/6/2025). Selain TA Khalid, juga hadir Sekretaris DLHK Aceh merangkap KASAT Polhut, Jul Rahmadi.

Sudah berapa hari di Aceh, apakah sedang reses atau ada agenda khusus?

Saya sudah tiga minggu di Aceh dan sedang dalam masa reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain acara reses, juga mendamping Menteri Kehutanan RI dan Dubes Inggris untuk menyelesaikan konflik manusia dan gajah di Aceh. Dubes Inggris itu datang ke Aceh untuk melihat konflik manusia dan gajah yang sudah berkepanjangan. Konflik ini sudah terjadi pasca-damai. Kita terus advokasi, malah empat tahun lalu, saya di Komisi IV menarik sebuah kesimpulan bahwa penyelesaian konflik gajah di Aceh harus secara komprehensif. Karena selama ini penanganannya itu pakai mercon (petasan). Tapi itu bukan penyelesaian, sama aja orang sakit gigi dikasih Panadol. Kan bukan penyelesaian. 

Alhamdulillah empat tahun perjuangan, saat Bapak Prabowo jadi Presiden, beliau hibahkan tanahnya sebagai lokasi penyelesaian konflik. Minimal untuk daerah Takengon, Bener Meriah dan sekitarnya, konflik gajah dapat tertangani dulu. Kita perlu melakukan barier untuk mencegah gajah itu masuk kampung. Kenapa gajah masuk kampung? Karena di habitatnya mereka kekurangan makanan, sehingga kita perlu melakukan konservasi untuk menjaga makanannya. 

Kenapa Dubes Inggris sampai mau datang ke Aceh?

Raja Inggris saat kunjungan Bapak Prabowo mendengar perihal konflik Gajah Sumatera di Aceh. Inggris via WWF menyatakan ingin membantu penyelesaian konflik gajah ini dan mereka hanya butuh lahan. Kebetulan, Pak Prabowo punya HTI dan THL, beliau memberikan lahan seluas 20 ribu hektare untuk konservasi gajah itu. Makanya mereka kemarin turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik ini. Sayang masyarakat terus terimbas konflik, jadi pelan-pelan kita tangani. 

Ditunjuk sebagai Ketua Forbes Anggota DPR RI asal Aceh? Bagaimana ceritanya?

Sebenarnya malam itu kami rapat bukan masalah Forbes. Karena saat itu kami diundang untuk rapat membahas permasalahan empat pulau yang sebelumnya menjadi wilayah Sumatera Utara. Selama ini, kami DPR RI dan DPD RI mungkin berjalan sendiri-sendiri. Padahal kekuatan politik kan bukan sendiri-sendiri, tapi kebersamaan. Maka Gubernur Aceh mengundang dalam rangka bagaiamana sikap terkait empat pulau ini.

Kami datang semua teman-teman Forbes. Dalam rapat itu, kami melihat data konkret bahwa pulau itu milik Aceh. Tiba-tiba Mualem minta agar kita lebih sinergi, menyarankan agar ada Ketua Forbes. Teman-teman menyarankan saya sebagai ketua. Saya ditunjuk jadi Ketua Forbes, Sekretaris Azhari Cage, Bendahara Darwati, dan Wakil Ketua, Irmawan. 

Intinya, Forbes ini sebagai wadah untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi apa yang diperjuangkan Pemerintah Aceh kami tahu, dan apa yang kami perjuangkan, pemerintah juga tahu. Karena setiap perjuangan kita dibarengi dengan data yang konkret.

Kilas balik perjuangan 1.629 Pamhut Aceh menjadi ASN, bagaimana ceritanya?

Sebenarnya ini bukan perjuangan saya dan juga bukan kunci. Tapi kan Allah SWT berkehendak demikian. Awalnya pasca saya dilantik menjadi Anggota DPR RI pada periode 2019-2024, saya dilantik 1 Oktober 2019. Setelah dilantik saya dipercaya menjadi anggota di Komisi IV DPR RI. Pulang saya ke Aceh, saya dikontak oleh Alfadal, dan menanyakan “Pak inikan bapak di komisi IV, teman-teman Pamhut selama ini tidak tau bersuara kemana”. 

Karena dia tim saya di Bireuen dan beliau mengatakan “Boleh nggak teman-teman Pamhut curhat ke bapak. Karena selama ini mereka tidak tau curhat kemana”. Saat itu saya bilang oke, saya terima. Teringat saya itu pada November 2019, lebih kurang sekitar satu bulan setengah pasca-saya dilantik. Saya terima mereka di balai depan rumah saya. Mereka ada sekitar 40 orang. Mereka ceritakan bagaimana kisah mereka. Ternyata mereka ini tenaga honorer, malah kalau tiap tahun mereka harus menunggu SK. 

Saya mendengar bagaimana kisah berat pekerjaan mereka, ketika mereka harus berhadapan dengan orang ilegal logging, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Rasa iba muncul. Saya lihat ini nggak betul, rasanya negara tidak adil. Mereka ada yang sudah menjadi tenaga honorer selama 12 dan 13 tahun. Mereka memohon kepada saya masa itu, agar bisa diangkat menjadi ASN semua. 

Padahal saya yakin, mereka tidak mungkin bisa diangkat jadi ASN, karena umur sudah 35 tahun keatas. Tapi harus ada solusi lain, apa yang harus saya lakukan? Harus saya perjuangkan? Kita dikasih kekuasan itu tidak boleh diam atas permasalahan orang. Saya coba bersuara di rapat, malah ibu menteri LHK saat itu, menanyakan secara pribadi ke saya, tentang skemanya seperti apa. Saya juga bingung, kalau saya harus masukkan mereka agar diterima jadi ASN semua, secara aturan tak mungkin, karena umur tadi.

Fraksi Gerindra juga pernah mengusulkan perubahan UU ASN untuk menampung honorer dan guru-guru, tapi akhirnya mentok. Tiba-tiba ada celah PPPK, di sini saya perjuangkan terus. Singkat cerita, pada Agustus 2023, suara saya yang selama ini terus saya perjuangkan, dapat menjadi kesimpulan rapat Komisi IV. Kenapa penting masuk kesimpulan rapat, karena pada saat itu, itu bukan urusan TA Khalid dengan menteri, tapi menjadi urusan DPR dengan Kementerian.

Begitu masuk kesimpulan komisi, saya terus kawal. Kemudian saya telepon Kadis DLHK Aceh, Pak Hanan untuk terus mengawal ini. Pada Oktober 2023, saya suruh kirim surat ke Jakarta, tapi sempat ada kendala, karena belum ada tandangan dari Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Saya telepon beliau agar segera di teken. Saya bilang kalau kami sudah berjuang selama lima tahun, jangan sampai terhambat gara-gara itu.

Diteken dan Alhamdulillah, goal sebanyak 1.600 lebih Pamhut mendapat porsi untuk diangkat menjadi PPPK di Aceh. Dengan ketentuan tes, ya pasti. Saya merasa bersyukur, mungkin tidak ada dinas manapun di Indonesia yang menerima PPPK 1.000 lebih. Memang niat yang baik dan konsistensi, perjuangan kita tidak sia-sia. Alhamdulillah saat ini teman-teman sudah menjadi Pamhut yang berstatus ASN PPPK. Malah ke depan kita lagi berjuang agar mereka bisa jadi Polhut agar bisa satu komando dengan Polhut nasional.

Apa yang mendorong Abang fokus memperjuangkan Pamhut ini?

Pertama memang karena keluhan mereka. Saya melihat nasib mereka, perjuangan mereka, saya merasa tidak adil. Masa begitu caranya. Saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluh, diberi kewenangan di DPR RI, saya suarakan keluhan mereka. Karena kalau saya tidak lakukan, saya merasa berdosa, makanya saya ikhtiarkan. Lima tahun kita konsisten suarakan ini, meski ada yang cibir untuk apa terus suarakan itu. Saya merasa tidak masalah, karena lebih bagus ngaji satu halaman tapi bisa, daripada pindah-pindah halaman. Saya satu ayat tapi harus bisa, dari pada banyak tapi nggak bisa.(indra wijaya)

Patut Kita Apresiasi

SEKRETARIS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Jul Rahmadi, yang juga ikut hadir dalam program Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (21/6/2025), mengatakan, upaya TA Khalid, Anggota DPR RI yang juga Ketua Forbes DPR-DPD RI asal Aceh patut diapresiasi.

Jul Rahmadi yang juga Kasat Polhut ini menceritakan, polisi hutan (polhut) pertama sekali direkrut pada tahun 2006, pascakonflik, mengingat pada masa itu Aceh kekurangan tenaga-tenaga pengamanan hutan, khususnya Polhut. “Jadi direkrutlah kami oleh pemerintah daerah sebanyak 35 orang, kami ini sebagai tenaga Polhut,” katanya.

Dia menjelaskan, Polhut dan Pamhut berbeda. Polhut berstatus PNS, sedangkan Pamhut berstatus tenaga kontrak yang direkrut oleh pemerintah daerah dan hanya ada di Aceh. Oleh karena itu, ketika TA Khalid berjuang di Pusat, menteri sempat bingung kenapa bisa ada Pamhut di Aceh.

Jul Rahmadi menyebutkan, Pamhut pertama sekali direkrut pada tahun 2007 dan 2008 dengan jumlah 1.000 orang. Rencana awal, untuk menjaga hutan Aceh seluas 3,5 juta hektare, dibutuhkan 5.000 tenaga Pamhut. Tetapi seiring perjalanan, jumlah yang mampu direkrut hanya 2.000 orang.

Tidak terasa, saat ini masa kerja mereka (Pamhut) hampir 19 tahun dan itu bukan masa yang singkat. Seiring perjalanan, di antara mereka ada yang lolos CPNS dan meninggal dunia, sehingga hanya tersisa sekitar 1.600 orang saja. “Makanya perjuangan Pak TA Khalid ini patut kita apresiasi,” ucapnya. “Pak TA Khalid bukan hanya Pamhut, tapi tenaga honorer di kehutanan juga ikut diperjuangkan,” tambah dia lagi.

Jul Rahmadi mengungkapkan, ia menjadi Kasat Polhut pada tahun 2008 sehingga ia tahu persis tantangan kerja yang dihadapi para tenaga Pamhut. Salah satunya adalah kasus ilegal logging. “Kasus yang ditangani teman-teman bukan kasus yang bisa kita anggap ringan. Karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga harus banyak sabar,” imbuhnya.

Tahun 2019, lanjut Jul Rahmadi, para tenaga Pamhut yang tergabung dalam Forum Penjaga Hutan Aceh menjumpai dirinya meminta difasilitasi agar bisa bertemu kepala dinas. Di tahun yang sama, dengan izin dinas, para tenaga Pamhut kemudian menemui TA Khalid.

“Pak TA Khalid terus menanyakan ke kami bagaimana perkembangannya. Pak TA mencoba memperjuangkan di Pusat. Terus berproses dan kita berkoordinasi terus dengan pak TA Khalid juga. Sehingga di 2023 sudah ada kesimpulan rapat, pemerintah daerah juga terus mengumpulkan data dan berkas yang diperlukan,” jelas Jul Rahmadi.

Saat ini, dikatakannya, jumlah Pamhut tersisa sekitar 1.621 orang yang mendapat kesempatan tes PPPK yang di tahun 2024. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus sebagai PPPK sebanyak 1.119 orang, tersisa sekitar 499 orang lagi.

“(1.119 orang) itu jumlah yang sangat signifikan di Dinas LHK. Yang belum belum lewat sekitar 499 orang dikarenakan karena formasi di setiap KPH itu berbeda. Rekan-rekan tidak hanya lewat di Pamhut, tapi ada di dinas lain juga,” imbuh Jul Rahmadi.

Jul Rahmadi menginformasikan, terhadap 1.119 orang yang lulus PPPK, dalam waktu dekat akan keluar SK dan saat ini masih berproses. Sementara yang tidak lewat, masuk dalam kategori paruh waktu. Mereka tetap diperkejakan, sembari menunggu informasi lanjutan dari Pemerintah Pusat. 

“Tahun ini juga ada penerimaan CPNS untuk tenaga pengamanan hutan. Sekitar 111 orang yang kita terima, tiga di antaranya itu dari anggota Pamhut,” tambah Sekretaris DLHK Aceh ini.(iw)