Aceh Jadi Provinsi Pertama di Sumatera Bebas Perilaku BAB Sembarangan

“Capaian ini menjadikan Provinsi Aceh sebagai tolak ukur untuk kaji banding pelaksanaan STBM di wilayah Sumatera,” ujarnya. 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) pertama di Pulau Sumatera atau bebas perilaku BAB sembarangan.

Capaian ini, menjadikan Aceh sebagai provinsi ke-6 se Indonesia yang berhasil meraih status Open Defecation Free (ODF) secara menyeluruh.

Agenda Deklarasi bersama Kementerian Kesehatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/06/2025). 

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten II Sekda Aceh, Zulkifli, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada Kemenkes RI yang telah mendukung serta melakukan proses verifikasi di lapangan.

Sehingga, Aceh berhasil meraih status Provinsi ODF secara menyeluruh.

Ia juga menambahkan bahwa capaian ini merupakan langkah awal menuju target yang lebih besar.

"Capaian ODF ini bukanlah akhir, kita harus menjaga capaian ini secara berkelanjutan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memastikan fasilitas sanitasi yang layak dan merata untuk seluruh Rakyat Aceh," ujar Zulkifli.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, dr Then Suyanti, turut menyampaikan hasil verifikasi nasional yang dilakukan oleh Tim STBM Pusat sejak 17 hingga 25 Juni 2025. 

Baca juga: Dinkes Aceh Monev Kabupaten/Kota Sehat di Pidie Jaya, Target Semua Desa Tak Ada Lagi BAB Sembarangan

Ia mengapresiasi kerja keras dan komitmen seluruh pihak terlibat yang dikoordinir oleh Gubernur Aceh dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bermartabat. 

“Capaian ini menjadikan Provinsi Aceh sebagai tolak ukur untuk kaji banding pelaksanaan STBM di wilayah Sumatera,” ujarnya. 

Dalam sesi laporan capaian, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza, menjelaskan bahwa keberhasilan Aceh dalam mencapai status ODF tidak lepas dari proses identifikasi menyeluruh terhadap hambatan yang menghalangi capaian SBS. 

Pemerintah Aceh, kata Robby, akan menerapkan strategi percepatan meliputi pelatihan bagi sanitarian, penguatan advokasi di tingkat kecamatan dan gampong, serta pemantauan intensif dengan sistem komunikasi harian. 

“Langkah strategis ini membuahkan hasil signifikan. Dari capaian ODF sebesar 31 persen pada November 2023, Aceh berhasil mencapai 100 persen ODF pada 17 Januari 2025,” jelasnya.