Berita Pidie Jaya

Pemkab Pijay Deteksi Penyebab Inflasi, Sekda Pertegas Fungsi dan Tugas SKPK 

Untuk mencari solusi tepat dan cepat, Pemkab Pijay mempertegaskan fungsi dan tugas bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Penulis: Idris Ismail | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
RAKOR PENGENDALIAN INFLASI - Sekda Pijay, Dr Munawar Ibrahim, SKP, MPH menyatakan bahwa Pemkab sudah menggelar Rakor Pengendalian Inflasi dan mempertegas tupoksi SKPK terkait guna menekan inflasi di tengah masyarakat. 

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) melakukan deteksi penyebab utama terjadinya inflasi

Untuk mencari solusi tepat dan cepat, Pemkab Pijay mempertegaskan fungsi dan tugas bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam jajarannya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pijay, Dr Munawar Ibrahim, SKP, MPH kepada Serambinews.com, Sabtu (28/6/2025), mengatakan, sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi beberapa hari lalu, terungkap ada beberapa pemicu terjadinya inflasi di tengah masyarakat. 

“Sehingga dibutuhkan beberapa langkah strategis untuk melakukan pengendaliannya yaitu lewat upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pasar," sebut Sekda.

Dijelaskan mantan kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pijay ini, ada beberapa indikator pemicu terjadinya inflasi di suatu daerah. 

Terutama dikarenakan adanya pihak-pihak terkait yang kurang tahu tugas dan fungsinya masing-masing. 

Maka, dalam hal ini pemerintah terutama SKPK terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) secara intensif mesti melakukan pengawasan harga secara rutin dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan praktik curang.

Selebihnya, hasil temuan lapangan itu dapat disampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik terkait kondisi inflasi serta dapat melakukan upaya pengendaliannya. 

“Nah, itu kami selaku pemangku kebijakan publik juga menganggap perlu mendukung sektor pertanian dan peternakan dengan memberikan pelatihan," ujarnya. 

Ditambahkan dia, untuk memperkuat perihal ini, SKPK terkait selaku perpanjangan tangan pemerintah patut mencari solusi tepat. 

Yaitu bantuan bibit atau pupuk, serta memfasilitasi modernisasi alat dan metode pertanian, terutama memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan jembatan. 

“Dampaknya secara ril akan memperlancar distribusi barang dan mengurangi biaya transportasi,” tutur Sekda.

“Kami yakin lewat komitmen dan peran serta fungsi penekanan, inflasi ekonomi ini dapat tertangani dengan bijak sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik," ungkapnya.(*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved