Breaking News

Berita Abdya

Safaruddin Bebastugaskan 10 Pejabat Abdya Bermasalah, Eks Wabup: Itu Langkah Tepat untuk Penyegaran 

Ia menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Bupati Safaruddin yang ingin sejalan dalam mendukung pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
HAK PREROGATIF BUPATI - Mantan Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT menyatakan, bahwa keputusan Bupati Safaruddin membebastugaskan 10 pejabat eselon II merupakan hal yang lumrah dan menjadi hak prerogatif Bupati. 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin, SSos, MSP membebastugaskan 10 pejabat eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat lantaran diduga melanggar disiplin hingga harus menjalani sidang etik.

Mantan Wakil Bupati atau eks Wabup Abdya, Muslizar MT menilai persoalan pembebasan tugas pejabat eselon tersebut hal yang lumrah.

Ia menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Bupati Safaruddin yang ingin sejalan dalam mendukung pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

"Siapa pun pemimpin pasti akan menggunakan hak prerogatifnya,” papar eks Wabup ini. 

“Tentunya, seorang bupati akan lebih selektif bersama dengan orang-orang yang tepat dalam mendukung visi-misinya hingga lima tahun mendatang," kata Muslizar, Sabtu (28/6/2025).

Menurut Muslizar, apa yang dilakukan Bupati Safaruddin merupakan langkah tepat dalam penyegaran pemerintahan, jelang lima bulan menjabat sejak dilantik pada 16 Februari 2025 lalu.

“Pak Bupati telah memberikan kesempatan kepada pejabat-pejabat tersebut untuk sama-sama bekerja cepat dalam pemerintahannya,” ujar Muslizar.

Namun faktanya, sambung dia, justru pejabat tersebut terlihat semakin kurang percaya diri berkolaborasi dengan pasangan pemimpin dengan tagline ‘Arah Baru Abdya Maju’ itu. 

"Seharusnya dari dulu saja pejabat itu mundur dari jabatannya agar lebih terhormat,” saran dia. 

“Tapi faktanya, Bupati Safaruddin memberi kesempatan yang justru tidak dimanfaatkan dengan serius," tutur Muslizar.

Muslizar mengatakan, setiap pemimpin yang terpilih setelah dilantik adalah pemimpin semua rakyat, baik yang mendukung atau tidak. 

Tapi, sambung Muslizar, beda halnya dengan ASN atau pejabat eselon, mereka adalah pembantu bupati.

“Jadi, sangat wajar seorang bupati mengangkat siapapun yang dia inginkan dan tentunya yang bisa bekerja sama,” paparnya. 

“Apalagi, dulu kan ada istilah 'yang tidak sejalan, hati-hati di jalan'. Maka sekarang menjadi kenyataan atas apa yang diinginkan," pungkas Muslizar.(*)

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved