Polemik Lapangan Blang Padang, Repnas Aceh: Ini hukan Sekedar Simbol tapi Wakaf Umat

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh  

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Relawan Pengusaha Nasional (Repnas) Aceh, Mahfudz Y Loethan mendukung penuh langkah Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan pengembalian status Lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman (MRB). 

Menurut Mahfudz, polemik ini bukan sekadar soal aset tanah, melainkan menyangkut amanah sejarah dan jejak wakaf yang harus dihormati negara.

“Blang Padang bukan sekadar simbol kota atau ruang terbuka. Ini adalah bagian dari sejarah panjang Aceh dan amanah wakaf dari Sultan Aceh untuk kemaslahatan umat,” terangnya. 

“Sudah saatnya negara mengambil keputusan yang benar dan adil dalam perkara ini,” kata Mahfudz, Minggu (29/6/2025).

Mahfudz menilai pengembalian status Lapangan Blang Padang bukan hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan kultural masyarakat Aceh.

“Ini soal penghargaan negara terhadap warisan sejarah rakyat Aceh. Kita bicara soal wakaf, soal jejak Sultan, dan soal hak masyarakat untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kolektif umat,” ujarnya.

Mahfudz menambahkan, dirinya bersama jajaran Repnas Aceh dan jaringan di Kadin Indonesia akan ikut terlibat aktif dalam upaya diplomasi politik untuk mempercepat proses pengembalian status tanah tersebut.

“Kami tidak hanya menonton dari jauh. Saya bersama kawan-kawan Repnas dan Kadin akan ikut berdiplomasi, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di Jakarta,” ucap dia. 

“Termasuk dengan mitra-mitra kami di pemerintahan pusat. Kita akan bantu mengawal aspirasi Pemerintah Aceh agar proses ini berjalan sesuai harapan rakyat,” tambah Mahfudz.

Mahfudz juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat hubungan emosional dan historis yang kuat antara Aceh dan kepemimpinan nasional.

“Kami percaya Pak Presiden paham konteks sejarah dan keistimewaan Aceh,” tutur Mahfudz. 

“Ini bukan soal sengketa administratif biasa. Ini soal bagaimana negara menunjukkan sikap adil dan kecintaan terhadap rakyat bumi rencong ini,” pungkasnya.(*)