Usai Perang 12 Hari, Iran Ragu atas Komitmen Israel terhadap Gencatan Senjata, Waspada jika Diserang

Namun, Rafael Grossi mengatakan "beberapa masih berdiri."

"Mereka dapat memiliki, Anda tahu, dalam hitungan bulan, saya akan katakan, beberapa kaskade sentrifus berputar dan memproduksi uranium yang diperkaya, atau kurang dari itu," kata Grossi, Jumat (27/6/2025), dilansir Arab News.

Pertanyaan kunci lainnya adalah apakah Iran mampu merelokasi sebagian atau seluruh persediaan uraniumnya yang diperkirakan mencapai 408,6 kilo (900 pon) sebelum serangan.

Uranium yang dimaksud diperkaya hingga 60 persen — di atas level untuk penggunaan sipil tetapi masih di bawah level senjata.

Material itu, jika dimurnikan lebih lanjut, secara teoritis akan cukup untuk memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir.

Grossi mengakui kepada CBS: "Kami tidak tahu di mana material ini berada."

"Jadi sebagian bisa saja hancur sebagai bagian dari serangan, tetapi sebagian bisa saja dipindahkan. Jadi harus ada klarifikasi pada suatu titik," katanya.

Untuk saat ini, anggota parlemen Iran memilih untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA.

Teheran juga menolak permintaan Grossi untuk mengunjungi lokasi yang rusak, terutama Fordo, fasilitas pengayaan uranium utama.

"Kami perlu berada dalam posisi untuk memastikan, mengonfirmasi apa yang ada di sana, dan di mana itu dan apa yang terjadi," kata Grossi.

Baca juga: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Sebut Setiap Anak Aceh Berhak Dapat Pendidikan

Konflik Israel-Iran

Israel meluncurkan kampanye pengeboman di fasilitas nuklir dan militer Iran pada 13 Juni 2025.

Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam kampanyenya selama perang, melakukan serangan terhadap tiga fasilitas utama yang digunakan untuk program atom Iran.

Trump telah mengancam serangan lebih lanjut jika Iran memperkaya uranium ke tingkat yang mampu memproduksi senjata nuklir.

Menurut Badan Tenaga Atom Internasional, Iran telah memperkaya uranium hingga 60 persen pada tahun 2021, jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan oleh perjanjian tahun 2015 yang ditarik secara sepihak oleh Amerika Serikat pada tahun 2018.