Berita Pidie

Mall Pelayanan Publik Akan Dibangun di Pidie dengan Dana Rp 10,8 Miliar, Dewan Sorot Bappeda

Data dari Dinas Perkim Pidie, pembangunan Mall Pelayanan Publik butuh dana Rp 10,8 miliar. Untuk tahun 2025 telah dialokasikan Rp 7,5 miliar bersumber

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nurul Hayati
For serambinews.com
Mall Pelayanan Publik, yang sementara menggunakan Kantor DPMPTSP Pidie untuk operasional pelayanan publik. 

Ia menambahkan, Mall Pelayanan Publik yang direncanakan dibangun di kompleks Gedung PCC harus adanya kepemilikan lahan dan dokumen lainnya. Jangan tumpang tindih dan melanggar tata ruang. 

"Apalagi di PCC banyak sekali gedung dibangun, terutama gedung olahraga. Kita khawatir dengan berdesakan bangunan gedung, nantinya akan menjadi kumuh. Konon lagi gedung kurang perawatan," pungkasnya. 

Baca juga: Mall Pelayanan Publik Lhokseumawe Diresmikan, Ini Pesan MenPAN-RB dan Pj Wali Kota A Hanan

Kurang Lahan Parkir

Kepala Bappeda Pidie, Isnaini, kepada Serambinews.com, Kamis (3/7/2025) mengatakan, pembangunan MPP, mengingat Pidie belum memiiki Mall Pelayanan Publik

Selain itu, pembangunan MPP itu berdasarkan usulan dari DPMPTSP Pidie, pada masa Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto.

Sebab, dinas DPTMTSP Pidie tidak layak, salah satunya tidak ada lahan parkir. Karena banyak syarat harus dipenuhi untuk membangun MPP.

"Sehingga pembangunan MPP dibahas di provinsi karena menggunakan DOKA," jelasnya. 

Baca juga: Kunjungi Mall Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe, Haji Uma Dorong Peningkatan Layanan

Tambah Pelayanan Imigrasi

Kepala DPMPTSP Pidie, Efendi, kepada Serambinews.com, Kamis (3/7/2025) menyebutkan, kebutuhan MPP itu sudah mendesak, mengingat untuk keperluan pelayanan imigrasi.

"Saat ini, operasional imigrasi belum dilakukan di DPMPTSP, karena banyak intrumen belum cukup. Sarana belum dilakukan pengadaan akibat terjadi efisiensi anggaran dilakukan Pemerintah Pusat," jelasnya. 

Menurutnya, jika operasional imigrasi telah berjalan, maka Kantor DPMPTSP tidak cukup lagi, terutama lahan parkir. 

Selain itu, kata Efendi, pembangunan MPP itu untuk melihat perkembangan kedepan.

Sehingga MPP yang memberikan pelayanan satu atap imigrasi, KTP, PUPR, Perkim, bank dan pajak. 

"Artinya yang menyangkut pelayanan nantinya akan ditempatkan petugas di MPP. Seperti petugas imigrasi, petugas Disdukcapil, PUPR, Perkim, bank, pajak dan lainnya. Jadi MPP itu pelayanan harus lengkap," ujarnya. (*)

Baca juga: Bupati Aceh Barat Tinjau Kesiapan Mall Pelayanan Publik Menjelang Peluncuran

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved