Tuntas 100 Persen, 152 Koperasi Desa Merah Putih di Abdya Resmi Berbadan Hukum

“Alhamdulillah, laporan dari Kanwil Kemenkum wilayah Aceh, bahwa Kopdes Merah Putih di Kabupaten Abdya 100 persen sudah tuntas berbadan hukum,” kata Zedi.

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Sebanyak 152 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi berbadan hukum setelah memiliki akta dari notaris dan pengesahan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Abdya, Zedi Saputra, kepada Serambinews.com, Jumat (4/7/2025). 

“Alhamdulillah, laporan dari Kanwil Kemenkum wilayah Aceh, bahwa Kopdes Merah Putih di Kabupaten Abdya 100 persen sudah tuntas berbadan hukum,” kata Zedi.

Atas keberhasilan ini, Zedi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mulai dari pembentukan hingga keluarnya akta notaris Kopdes Merah Putih seluruh gampong di Abdya.

Tentunya, sambung Zedi, capaian ini berkat kesolidan dari semua unsur, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke pemerintah gampong.

“Terima kasih untuk semua upaya dan kerja sama yang sudah kita lakukan dalam menyukseskan program nasional ini, meskipun sedikit terlambat, tapi kita sudah menyelesaikannya dengan baik,” ucap Zedi.

Dengan berbadan hukumnya seluruh Kopdes Merah Putih di Abdya, kata Zedi, seharusnya sudah bisa berproses lebih lanjut, namun pihaknya belum menerima instruksi khusus dari pusat.

"Sekarang belum ada instruksi khusus dari pusat, cuma sudah bisa memulai pertemuan-pertemuan awal di tingkat pengurus untuk merekrut anggota kopdes, merencanakan bisnis atau usaha apa yang akan dibangun,” ucapnya.

Baca juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih di Aceh Tamiang Tuntas

Perlu dipahami, sebut Zedi, pengurus Kopdes Merah Putih tidak ada gaji tetap, meskipun, besaran anggaran yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat melebihi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), dalam satu tahun bisa mencapai Rp 5 miliar per Kopdes.

"Semua pengurus baik itu ketua, sekretaris, dan bendahara tidak ada gaji tetap,karena tergantung dengan keberhasilan mengelola koperasi. Jika bisnis tersebut nanti berjalan, maka dari situlah pengurus Kopdes mendapatkan pendapatan atau gaji mereka," ujarnya.

Tapi lanjut Zedi, bagi pengurus Kopdes yang tidak ada bisnis atau usaha lainnya yang ingin dikembangkan, maka anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah pusat tidak bisa diakses.

Kopdes ini, sebut Zedi, bukan koperasi simpan pinjam dalam bentuk uang tunai, tapi koperasi ini harus menyiapkan bisnis terlebih dahulu, sehingga anggaran yang didapatkan sesuai dengan rencana bisnisnya.

"Karena anggaran tersebut baru bisa diterima oleh pengurus Kopdes jika bisnis atau usaha yang diajukan sesuai dengan potensi di desa masing-masing" terang Zedi.

Tidak hanya itu, Zedi juga menegaskan bahwa usaha atau bisnis yang ingin dibuka tidak boleh milik pribadi, tapi harus ada keterlibatan pengurus Kopdes.

"Jika nanti usaha atau bisnisnya sudah bisa dicairkan uangnya, pihak yang bersangkutan harus mengembalikan uang tersebut sesuai yang diterima tanpa bunga, karena koperasi ini berbasis syariah," sebut Zedi.

Terkait perekrutan anggota kopdes, tambah Zedi, pihak kopdes harus melibatkan semua masyarakat sesuai kebutuhan yang diinginkan.

"Yang dibentuk kemarin itu hanya menunjuk pengurus dan pendiri saja, sementara anggotanya, kan belum. Sekarang sudah boleh merekrut anggota, dan harus melibatkan masyarakat sesuai kemampuannya, dan melengkapi administrasi kelembagaan koperasi," pungkas Zedi. (*)

Baca juga: Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di Seluruh Desa se Kabupaten Bireuen