Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat: Kami Jalankan Tugas Negara

Tarmizi SP dan Said Fadheil mencatat sejarah baru di roda pemerintahan Aceh Barat. Kedua politikus muda itu sukses keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di kabupaten tersebut. Pada Pilkada 2024 lalu, pasangan yang mengusung tagline Muda, Dekat & Peduli itu dengan tegas mendeklarasikan melawan praktik money politic (politik uang). 

Bagi Tarmizi-Said, jabatan kepala daerah bukan posisi untuk menikmati kemewahan. Melainkan sebagai wadah untuk menjalankan tugas negara dalam menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Aceh Barat. 

Salah satu persoalan yang langsung dihadapi yakni terjadinya efisiensi anggaran secara menyeluruh. Kondisi ini membuat Tarmizi-Said harus berpikir kreatif dan efektif agar roda pemerintahan tetap berjalan normal. Adapun salah satu solusi yang mereka sepakati yakni mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat.

Pasalnya, selama ini setiap perusahaan yang ada di Aceh Barat beroperasi dengan lancar dan aman. Sebab itu Tarmizi-Said berinisiatif mendongkrak pendapatan daerah lewat dana CSR untuk menghadirkan kenyamanan masyarakat. 

Namun, belakangan upaya tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Mereka justru menghadapi sejumlah persoalan baru. Untuk mengetahui seperti apa persoalan tersebut, selengkapnya dapat disimak dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur, yang berlangsung di Studio Serambinews.com pada Minggu (6/7/2025). Berikut beberapa petikan hasil wawancara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat itu, yang telah disederhanakan oleh reporter Serambi Indonesia, Rianza Alfandi: 

Saat pemilu Bapak mengusung semangat anti money politic, bisa diceritakan seperti apa prosesnya?

Saya berlatar belakang aktivis. Dulu berteriak-teriak di banyak forum sebagai agent of change (agen perubahan) dan sekarang begitu kita mendapatkan kesempatan itu, pada saat maju di DPR Aceh dulu, kita praktikkan itu.

Pertama dari proses maju, maju pada saat Pileg 2019 kita deklarasi melawan money politic dan alhamdulillah berhasil, karena money politik itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kesuksesan pada Pileg itu.

Kemudian setelah jadi, kita menjalankan program yang bisa masyarakat percaya, sehingga pada 2024 itu mendapatkan suara dua kali lipat. Juga dengan strategi yang sama melawan money politic, yang kita lakukan waktu itu fokus ke bidang sosial.

Jadi dilihat masyarakat aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat, kemudian secara pribadi program sosial. 

Bisa diceritakan hubungan Bapak dengan Said Fadheil dan kemudian dipinang sebagai wakil bupati Aceh Barat?

Kebetulan ayah saya dengan ayah pak Wabup ini dekat. Besti, sahabat juga. Saya dekat itu dengan abangnya yang ketua Golkar di Meulaboh. Pada saat itu memang ada rencana awal kita duet dengan Golkar.

Tapi terakhir kan duet dengan PAN. Karena hari itu mendukung kita dan beliau nggak maju. Kan PAN nggak mungkin jadi penonton.

Seharusnya bisa maju sebagai bupati. Makanya wakil bupati. Nah, beliaulah dari PAN. Makanya lahir pasangan muda dan saya pun waktu itu dengan teman-teman koalisi menyampaikan kalau untuk wakil saya harus anak muda yang di bawah saya.

Bagaimana bisa kompak bupati dengan wakil bupati. Ke mana-mana berdua?

Pada awalnya kami mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga Said dengan keluarga saya duduk. Jadi harus menyatu dulu keluarga.

Kalau kami ribut-ribut nanti, tertahan oleh keluarga sebagai penengah. Istri saya dengan istri dia juga harus lebih akrab.

“Menyoe kamoe karu na awak nyan. Lagee keluarga meuthen ngon aneuk hanjeut meu cre”.

Kemudian penyebab-penyebab lain, begitu juga dengan tupoksi. Apa yang menjadi tugas Said, apa yang menjadi tugas saya. Jadi tidak ada istilah matahari kembar nanti.

Jadi tetap kita jaga, kita pelajari potensi-potensi ribut itu apa. Nah, hal itu kita antisipasi di awal. Sehingga sekarang insyaAllah aman. 

Pasangan ini jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai role model anti money politic?

Pemilu 2024 kan brutal. Vote buying (beli suara) itu diakui secara nasional.

Nah, sehingga anak-anak muda yang punya integritas, kapabilitas, dia nanti akan di-underestimate, ada uang ngak? Berapa? Kalau ngak ada uang ngak usah maju.

Tapi sekarang kan bisa, itu contohnya Meulaboh. Jadi ngak di-underestimate (remehkan) lagi, tapi yang penting integritas, kapabilitas.

Nah, cuma banyak hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi money politic ini. Cost politik pasti tapi ini bicara money politic.

Money politic itu salah satu cara, kan bukan satu-satunya. Banyak cara lain, integritas, kapabilitas. 

Apa saja program unggulan yang bakal dijalankan ke depan?

Kami pada saat kampanye itu, program unggulan kami yang menjadi andalan yang diingat-ingat masyarakat adalah uang satu juta untuk keluarga pasien dan itu kita jalankan pada hari pelantikan, hari pertama.

Kemudian rumah singgah di Banda Aceh, juga sudah kita jalankan. Kemudian untuk syariat Islam di Aceh Barat itu kita sudah bentuk muzakarah ulama. Jadi ulama melahirkan rekomendasi tentang konsep syariat Islam ke depan.

Kemudian terkait dengan air bersih, PDAM yang dulunya sudah “mati suri” tapi kita hidupkan kembali dengan tantangan yang berat. 

Kemudian sekarang juga masyarakat sudah mudah berkomunikasi dengan kita. Kita sudah launching program lapor bupati. Jadi ada nomor HP yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

Kemudian kita fokusnya sekarang memang layanan dasar, yang fundamental yaitu kesehatan dan pendidikan. 

Jadi untuk kesehatan kita fokus di rumah sakit ini sekarang sedang kita pelajari betul sehingga nanti kita tempatkan orang-orang yang tepat semuanya sesuai dengan background pengetahuan dan dengan integritasnya, kapabilitasnya.

Kemudian juga dengan manajemen yang bagus, ini dalam waktu dekat. Jadi fokus kesehatan masyarakat ke depan lebih ke langkah-langkah preventif, pencegahan. Bukan lagi ke pengobatan.

Maka kita ada program Dokmaru (dokter masuk rumah). Jadi kita pada hari Minggu itu bersama dokter dan perawat mengunjungi masyarakat yang sakitnya sudah menahun yang terabaikan.

Kemudian program berkantor satu hari di daerah terisolir di masing-masing kecamatan. Jadi satu hari itu berkantor di daerah tersebut, kosong Kota Meulaboh. Jadi aktivitas melayani masyarakat satu hari berpindah ke daerah terisolir. 

Di bidang Ekraf katanya ada program “One Subdistrict One Product”, seperti apa itu?

Kita begini, kalau ke Aceh Barat diminta oleh-oleh. Apa oleh-oleh Aceh Barat? Belum ada. Tapi Kalau Banda Aceh sudah berbicara One Village One Product.

Tapi kalau di daerah lain, jangankan One Village One Product, One District One Product itu saja belum ada. Kalau Barat Selatan misalnya, cuma ada Aceh Selatan, buah pala, ada kue pala turunannya, ada minyak, sirup, dan segala macam.

Nah, kita ingin di Aceh Barat itu, kalaupun nanti enggak One Village, One Subdistrict. Jadi satu kecamatan satu produk unggulan. Nanti ada galerinya, ada kluster-klusternya di Kota Meulaboh.

Nah di sinilah pusat semua produk unggulan khas Aceh Barat yang ini nantinya bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran yang tinggi tadi, juga angka kemiskinan dan semua kecamatan aktif nanti. 

Sebesar apa potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat? 

Ternyata banyak produk unggulan, tapi sekarang yang mulai dikenal itu ada eceng gondok misalnya. Produknya itu dibikin tas, dompet, sudah souvenir-souvenir, sekarang yang datang ke Aceh Barat sudah diberikan itu.

Tinggal kita kembangkan saja. Sekarang nanti fokus pemerintah itu ke marketing.

Juga ada ikan lemi-lemi. Nah, ini nanti ikan lemi-lemi ini khasnya hebat. Sama seperti ke Takengon, ikan depik.

Ikan depik itu hanya ada di danau. Jadi kita kalau mau ke Takengon pasti cari ikan depik. Nah, kalau di Aceh Barat nanti ada ikan lemi-lemi karena hanya ada di Laut Aceh Barat, nggak ada di Laut lain.

Ikannya lembek dia, “leumik”. Makanya dinamakan lemi-lemi, dasarnya kata leumiek. Dan enak ikannya.

Kalau orang masaknya nggak pintar, hancur ikannya.

Nah, sekarang udah mulai kreatif ibu-ibu. Udah pakai tepung, digoreng. Dan enak sekali dengan asam pedas.

Jadi nanti kita mau kembangkan produknya, hilirisasinya nugget lemi-lemi, bakso lemi-lemi, kerupuk lemi-lemi.

Nanti pelakunya ibu-ibu nelayan. Mereka sudah ada lapangan kerja baru. Nah itu yang mau kita kembangkan seperti itu untuk ekonomi kreatif. 

Sejauh ini bagaimana yang dipahami di jajaran pengambil kebijaksanaan di Aceh Barat tentang Ekraf ini pak Wabup? 

Nah, hari ini ekraf ini kan pelakunya kebanyakan anak muda. Anak-anak muda Aceh Barat ini alhamdulillah talentanya luar biasa. Tapi mereka jarang dapat ruang untuk mengekspresikan.

Jadi ada beberapa kayak kuliner, influencer, segala macam itu mereka bereksperimen sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah. Nah, tugas pemerintah hari ini contohnya kayak influencer kolaborasi sama kuliner.

Nah itu saling-saling menguntungkan sih, influencernya bisa kembangin diri sendiri, si kuliner juga dapat ke promo.

Tugas pemerintah hari ini kan menyinkronkan dari semua pelaku-pelaku ini. Jadi hari ini Aceh Barat sumber daya manusianya pertama di ekonomi kreatif ini udah keluar.

Tapi peran pemerintah hari ini kemana kita bawanya. Kita sering banyak duduk di warung, dengar sama pelaku-pelaku hari ini, kalian di mana ada kesulitan kami bantu akses aja. Kalau untuk anggaran kita terbatas, tapi apa yang perlu kita bantu, kita support.

Bagaimana konsep pengelolaan dana CSR di Aceh Barat? 

Dana CSR itu secara undang-undang, aturan, dia kan 1 persen dari hasil penjualan yang wajib hukumnya diberikan ke daerah untuk kesehatan, pendidikan, kesehatan, masyarakat ekonomi, yang dampak lingkungan dan segala macam.

Kita ingin kolaborasi dengan semua perusahaan ini. Aceh Barat tahun 2024 itu ada Rp55 miliar semuanya. Jadi bayangkan kalau misalnya Rp 20 miliar saja, nanti mereka menerima usulan program kita, yang itu bisa menciptakan lapangan kerja, itu sangat terbantu.

Kita cuma berikan ide sehingga masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja, daerah juga bisa mendapatkan keuntungan, mandiri, karena tidak semua bisa kesempatan kerja di perusahaan, yang kerja anak muda yang ada ijazah, bagaimana dengan yang tua? Ibu-ibu, dengan bapak-bapak, dan segala macam.

Nah, nanti kita juga ada program kan merekrut petani milenial di program visi-misi kami.

Ada berapa perusahaan di Aceh Barat? 

Ada 11 perusahaan yang ada CSR-nya. Jadi di-audit semua, cuma satu yang menolak, tidak mau di-audit, yang sepuluh sudah.

Sebenarnya bukan audit, tapi pembinaan dan pengawasan. Kita kan ada qanun TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) namanya.

TJSLP itu dalam bahasa lain CSR juga. Jadi TJSLP ini qanunnya nomor 10 tahun 2015 itu di bab 10 ada pembinaan dan pengawasan.

Pasal 24-25 bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.

Tanggung jawab sosial lingkungan pekerjaan, perusahaan. Kemudian bupati bisa menugaskan salah satu SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nah, dalam hal ini kita tugaskan inspektorat, di situ kan auditor semua, namanya audit. Padahal bukan audit. Tapi pembinaan dan pengawasan.

Jadi sekarang kalau misalnya nggak mau diaudit, nggak mau diawasi, kita mau tanya ke mana. Tapi kan kita nggak bisa paksa. Oh nggak mau diaudit, ya udah nggak jadi audit. Nggak ada aturan yang memaksa itu. 

Bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat Aceh Barat?

Kami ditegaskan oleh presiden pada saat pertama di koalisi dikumpulkan di Hambalang. Yang kedua pada saat saat pelantikan, di Istana.

Ketiga, pada saat di Magelang, itu Presiden dengan tegas menyampaikan kami selaku abdi negara, abdi rakyat, pelayan rakyat, wajib mensejahterakan rakyat.

Bagaimana secara mensejahterakan rakyat dengan kondisi efisiensi dan segala macam? Maka kita dituntut tadi berpikir kreatif dan inovatif.

Nah ketika hari ini kita menggunakan kekuatan, kekuasaan, sedang menjalankan tugas negara, mandat dari rakyat, jadi kita harus jalan on the track.

Kalau kemudian ada pihak yang menghalangi, itu sama dengan melawan negara dan negara nggak mungkin kalah dengan pihak manapun. Kecuali kami melakukan kesalahan.

Ada informasi beredar bahwa Bapak dilaporkan ke polisi oleh sebuah perusahaan di Aceh Barat, benarkah?

Kita heran juga. Karena sejauh ini kita belum menemukan ada kesalahan apa pun. Kita hampir lima bulan menjabat.

Ya, bisa jadi itu hoaks ya. Ya, kalaupun benar ya kita tunggu surat pemanggilannya. Nah pasti kita datang tuh.

Karena tadi perintah presiden, mengabdi kepada rakyat, mulai jadi pelayanan rakyat, mensejahterakan masyarakat.

Kita sedang menjalankan tugas negara, kalau melawan bupati berarti melawan negara.

Apa permasalahan terbesar yang sedang dihadapi Pemkab Aceh Barat saat ini?

Sekarang kendalanya eselon III dan IV, 74 orang masih PLT, kepala dinasnya hampir 10 orang masih PLT. Jadi, itu salah satu kendala.

Kedua, sekarang cepat sekali era teknologi ini. Tapi sumber daya manusia kita di pemerintahan kan masih kurang.

Mereka harus dilatih, bekerja keras, harus paham teknologi, karena masih ada belum paham komputer, kita harus menyesuaikan dengan ini, harus balap.

Kemudian uang, misalnya kalau menunggu uang pemerintah, PDAM ngak jalan sampai sekarang. Jadi, kita harus berpikir kreatif.

Jadi, tanpa uang APBK ini harus jalan dan terbukti bisa. 

Apa pesan-pesan kepada masyarakat di Aceh Barat? 

Jadi yang kita harapkan sekarang masyarakat, khususnya Aceh Barat, harus kompak, bersatu.

Dukung pemimpin yang sedang bekerja dan kritik kalau tidak benar.

Karena kita sedang bekerja sungguh-sungguh. Ikhlas kita kerja. Jadi dukungan rakyat itu adalah kekuatan kita.

Bagaimana pendapat pak Wabup?

Siap perintah ikut kata pak Bupati.(*)