Pleidoi Ditolak Jaksa, Hasto Kristiyanto Tetap Tuntut 7 Tahun Penjara

SERAMBINEWS.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak nota pembelaan atau pleidoi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Untuk itu, jaksa tetap menuntut agar Hasto Kristiyanto dihukum tujuh tahun penjara sesuai tuntutan yang dibacakan dalam sidang sebelumnya pada Kamis (3/7/2025) lalu.

"Kami bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasehat terdakwa harus dinyatakan ditolak."

 
"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum yang telah ada dibacakan 3 Juli 2025," demikian kata jaksa saat membacakan replik atas pleidoi Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025), dilansir dari Kompas Tv.

Diketahui, Hasto Kristiyanto dituntut pidana penjara tujuh tahun dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Jaksa meyakini Hasto Kristiyanto bersama eks kader PDIP, Saeful Bahri; pengacara Donny Tri Istiqomah; serta Harun Masiku; melakukan kerja sama dalam kasus suap PAW Anggota DPR.

"(Mereka) secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina sebagaimana telah diuraikan dalam analisa yuridis surat tuntutan," jelas jaksa.

Hasto Kristiyanto pun disebut telah terbukti secara sah melanggar Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

 Pasalnya, penyidik menemukan bukti baru tentang dugaan keterlibatan Hasto dalam pengurusan PAW Harun.

"Ditemukannya bukti baru oleh penyidik, di mana bukti tersebut belum dijadikan alat bukti dalam persidangan perkara atas nama Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dan perkara Saeful Bahri."

"Bukti baru tersebut mengungkap peran terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina," kata jaksa.

Baca juga: VIDEO - Pakai Rompi Tahanan, Pendukung Hasto Beri Kejutan Ulang Tahun

Sebelumnya, pada Kamis (3/7/2025), Jaksa menuntut Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider Pidana kurungan pengganti selama 6 bulan

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider Pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," kata jaksa.

Hal yang memberatkan, Hasto Kristiyanto disebut tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

 
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar jaksa.

Jaksa juga mengatakan hal yang meringankan dalam tuntutan terhadap Hasto.

"Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa tidak pernah dihukum," kata jaksa.

Baca juga: Usai Dituntut 7 Tahun Penjara, Hasto Kristiyanto Kepalkan Tangan dan Teriak Merdeka

Jaksa KPK: Pleidoi Hasto Hanya Berdasar Keterangan Orang Dekat

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto, menyebut pleidoi atau nota pembelaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, hanya berdasar pada kesaksian orang dekat.

Pernyataan ini disampaikan Jaksa Wawan saat membacakan replik sebagai tanggapan atas nota pembelaan Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Jaksa Wawan menuturkan keterangan para saksi itu adalah staf Hasto, Kusnadi; pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah; dan petugas sekuriti DPP PDI-P, Nurhasan.

“Karena saksi Nurhasan, saksi Kusnadi, saksi Saiful Bahri, dan saksi Donny Tri Istiqomah telah terungkap di persidangan memiliki kedekatan dan sebagai orang kepercayaan terdakwa,” kata Jaksa Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Selain itu, kata Jaksa Wawan, Hasto juga hanya mengutip fakta hukum putusan perkara perantara dan penerima suap Harun Masiku yang tahun 2020 dan menguntungkan dirinya sendiri.

Tim penuntut menilai, pleidoi Hasto mengabaikan bukti baru yang menjadi fakta hukum dalam persidangan perkaranya sendiri.

Menurut Jaksa Wawan, bukti baru yang dihadirkan dalam persidangan kali ini sangat meyakinkan bahwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.

“Sebagaimana dakwaan penuntut umum,” tutur Jaksa Wawan.

 Jaksa Wawan mengatakan, pembuktian itu semakin membuat pihaknya yakin karena Hasto dan pengacaranya mengakui bahwa Hasto mengupayakan Harun Masiku di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi anggota DPR RI menggantikan Riezky Aprilia.

“Walaupun KPU telah menyatakan secara tegas surat yang diajukan DPP PDI-P kepada KPU tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Jaksa Wawan.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Hasto 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan.

 Jaksa KPK menilai, Hasto terbukti terlibat menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku.

Jaksa juga menilai Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Kesimpulan ini dibantah Hasto dan pengacaranya. Mereka menyebut tidak ada saksi yang menyatakan keterlibatan Hasto.

Baca juga: Hari Pertama Sekolah, Tradisi Joek Aneuk Bak Guree di Pidie Diwarnai Berbalas Pantun Lewat Seumapa

Baca juga: Tembak Mati Tiga Polisi, Kopda Bazarsah Raup Rp 12 Juta Per Bulan dari Bisnis Judi Sabung Ayam

Baca juga: Harga Emas Per Mayam Naik, Segini Harga Emas di Lhokseumawe Senin 14 Juli

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com