Provinsi Aceh Darussalam Harus Siap dengan Alternatif Ekonomi Baru

Semua elemen di Aceh harus bersatu. Kita harus berdialog dengan DPR RI, presiden, dan kementerian terkait. Namun, jika dana Otsus tak lagi bisa diakomodir, Aceh wajib memikirkan alternatif lain untuk membangun daerah. Ishak Hasan, Rektor UTU

Sedangkan Papua sudah menikmati Dana Otsus di atas 2 persen DAU. Jika Aceh  tidak diperpanjang lagi, maka hal tersebut berdampak pada ekonomi Aceh yang akan mundur. Herman Fithra, Rektor Unimal

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Prof Dr Ishak Hasan, menegaskan pentingnya langkah strategis dan kolektif dari seluruh elemen masyarakat Aceh dalam menyikapi kemungkinan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (0tsus) dari pemerintah pusat.

Menurut Prof Ishak, perjuangan politik harus terus digalakkan. Wali Nanggroe Aceh, tokoh Parpol,  dan para tokoh penting Aceh lainnya, baik di dalam maupun luar pemerintahan, perlu aktif menjalin komunikasi langsung dengan para menteri hingga Presiden Republik Indonesia. Tujuannya satu, memperjuangkan keberlanjutan atau solusi atas penghentian dana Otsus yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pembangunan di Aceh.

"Semua elemen di Aceh harus bersatu. Kita harus berdialog dengan DPR RI, presiden, dan kementerian terkait. Namun, jika dana Otsus tak lagi bisa diakomodir, Aceh wajib memikirkan alternatif lain untuk membangun daerah,” tegas Prof Ishak kepada Serambi, Senin (14/7/2025), menanggapi soal dana otsus jika berakhir di Aceh pada 2027 mendatang.

Terkait hal tersebut, pihaknya menekankan bahwa fokus Aceh tidak boleh hanya terpaku pada dana khusus. Aceh harus membuka jalan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. la mencontohkan inisiatif Pemerintah Aceh saat ini yang berusaha membuka jalur transportasi laut antara Aceh dan Malaysia sebagai langkah awal membangun konektivitas ekonomi regional.

Menurut Prof Ishak Hasan, transportasi bukan sekadar kapal saja yang berlayar, tetapi juga isi muatannya yang menjadi fokus. Aceh memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, perikanan, hingga kelautan. Produk-produk ini harus dikelola dan dikemas secara profesional untuk ekspor, seperti ikan beku yang diproses secara higienis sebagaimana yang dilakukan Korea Selatan.

"Sektor perikanan kita sangat kaya, namun belum digarap optimal. Kita butuh peningkatan kualitas pengolahan agar mampu bersaing di pasar global," ujarnya.

Aceh Barat baru-baru ini meresmikan Pabrik Karet Kemah sebagai wujud nyata pengembangan sektor pertanian. Prof Ishak berharap langkah ini bisa ditiru untuk komoditas lain seperti kelapa sawit yang potensinya sangat besar di Aceh. la mengusulkan pendirian pabrik minyak goreng di Aceh agar komoditas ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara lokal.

Pariwisata menjadi sektor strategis lainnya yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi Aceh pasca-Otsus. Prof Ishak Hasan mengajak pemerintah untuk mengembangkan konsep wisata halal dan halal food yang memiliki pasar global besar, khususnya dari negara-negara Islam.

la menyebut ide pembangunan kereta gantung di kawasan wisata seperti Gunung Geurutee atau Krueng Raya sebagai contoh monumental yang bisa menjadi daya tarik wisata internasional, sebagaimana kereta gantung di Langkawi, Malaysia, yang setiap hari didatangi ribuan wisatawan dari berbagai belahan negara.

"Kalau kita punya kereta gantung pertama di Sumatra, itu bisa jadi magnet ekonomi baru. Kenapa orang ke Langkawi, karena ada sensasi wisata yang menarik. Kita juga bisa melakukan itu," jelasnya.

Menyangkut dengan wisata tersebut, maka bandara juga disebut sebagai elemen penting yang harus dimodernisasi. Akses mudah dan penerbangan langsung dari luar negeri akan memicu ledakan kunjungan wisatawan investasi.

Selain itu, Prof Ishak menyorot pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang lebih memberikan dampak langsung ke daerah. la mengusulkan agar pemerintah daerah terlibat aktif dalam pengelolaan tambang, jangan hanya dikelola pihak swasta atau orang luar, sebagai upaya agar  Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih besar. Sehingga pemerintah daerah bukan hanya menjadi penonton dari perusahaan luar yang mendapat keuntungan besar.

Di sisi lainnya sektor peternakan di Aceh juga memiliki potensi besar yang belum tergarap. la menyarankan pemerintah mengundang investor dari Timur Tengah seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab untuk membangun industri peternakan berbasis ekspor, dan langkah ini sebagai upaya mengembangkan sektor ekonomi Aceh kedepan.