Provinsi Aceh Darussalam Harus Siap dengan Alternatif Ekonomi Baru

la juga mengingatkan bahwa semua peluang ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak, termasuk pemerintah Aceh, DPR, akademisi, dan masyarakat, benar-benar bekerja sama dan tidak hanya berhenti pada tataran wacana. "Kita harus benar-benar memanfaatkan peluang. Bukan sekadar berbicara. Pemerintah Aceh harus kerja keras dan adanya tim yang kuat," tutupnya.

Ekonomi Aceh akan mundur

Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof Dr Ir Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN.Eng, menyebutkan, sejak 2008 hingga 2025, Aceh telah menerima Dana Otsus lebih dari Rp 110 triliun. Jumlah tersebut yang setara dengan anggaran pembangunan beberapa provinsi lain selama puluhan tahun. “Dana ini memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan Aceh. Artinya, jika Dana Otsus tidak diperpanjang setelah 2027 yang terjadi adalah goncangan yang lebih dalam untuk perekonomian Aceh secara keseluruhan," ucap Herman, kepada wartawan Serambi, Senin (14/7/2025).

Dikatakan, meskipun juga Aceh tidak perlu terlalu bergantung pada dana Otsus, karena ada dana perimbangan Pusat lain yang bisa digunakan. Namun, Dana Otsus bisa dianggap membantu relaksasi anggaran pembangunan. "Karena selama ini kesempitan fiskal untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Hal itu belum cukup tergambarkan di dalam APBA," tambahnya.

Ia menambahkan, pilihannya, Pemerintah harus bekerja lebih keras  dan cepat lagi, karena saat ini postur Dana Otsus Aceh hanya tersisa 1 persen dari Dana Alokasi Umum. "Sedangkan Papua sudah menikmati Dana Otsus di atas 2 persen DAU. Jika Aceh  tidak diperpanjang lagi, maka hal tersebut berdampak pada ekonomi Aceh yang akan mundur, angka kemiskinan akan bertambah," tutup Rektor Unimal.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Aceh (UIA), Dr Nazaruddin Abdullah MA kepada Serambi, Senin (14/7/2025), mengatakan, selama ini PAD Aceh belum tercapai dengan baik juga karena berbagai faktor. Dia berharap agar dana Otsus diperpanjang lagi demi  kesinambungan pembangunan Aceh. Apabila dana Otsus tidak diperpanjang akan berdampak luas mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya termasuk pendidikan tinggi.

Ketika dana Otsus dikucurkan, berbagai proyek berjalan dan masyarakat akan menikmati secara tidak langsung. “Contoh sederhana saja, ketika ada pembangunan gedung di suatu daerah, penjual batu bata  akan kecipratan, batu-bata laku, mereka mendapatkan hasil dari kerja keras. Jerih payah dari usaha batu bata dapat disisihkan menyekolahkan anak, begitu juga sektor lainnya,” kata dia. Puluhan warga akan kecipratan sebagai pekerja di berbagai bangunan. “Ketika dana Otsus tidak ada, proyek juga tidak ada, pengangguran bertambah akan berimbas kepada lainnya,” ujarnya. 

Dalam hal ini, Nazaruddin mengharapkan peran berbagai kalangan mulai dari seluruh anggota DPRK, DPRA, DPD, Gubernur Aceh  dan elemen lainnya. “Kalau lobi politik tingkat nasional lemah, dikhawatirkan  dana Otsus Aceh terakhir sebagaimana tahapan semula,” ujarnya.(sb/yus/zak)