Fraksi di DPRK Banda Aceh Sampaikan Pandangan Terkait Raqan RPJM, Minta Akomodir Persoalan Krusial

Hal ini menyebabkan kurangnya daya saing dan daya tarik Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata. 

Pengelolaan dan perlindungan terhadap beberapa objek wisata potensial di Kota Banda Aceh masih kurang, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada objek wisata.

Fraksi PAN juga menyoroti tentang AIDS/HIV. 

Katanya, kasus HIV di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. 

Pada tahun 2020, hanya terdapat 3 kasus HIV yang dilaporkan, namun angka ini melonjak drastis menjadi 65 kasus pada tahun 2021.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan 69 kasus dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 130 kasus. 

Namun demikian, peningkatan HIV ini mengindikasikan adanya penyebaran infeksi HIV yang cepat di Kota Banda Aceh. 

Sementara itu, kasus AIDS di Kota Banda Aceh juga mengalami peningkatan, meskipun tidak sebesar peningkatan kasus HIV. 

Pada tahun 2020, terdapat 2 kasus AIDS, yang meningkat menjadi 19 kasus pada tahun 2021.

“Grand design dan road map apa yang sudah dilakukan terhadap pencegahan yang lebih intensif untuk mengurangi infeksi HIV baru dan menekan perkembangan HIV menjadi AIDS,” ujar Zidan mempertanyakan.

Lalu Fraksi Demokrat dalam pandangan yang dibacakan Tgk Januar Hasan mengusulkan agar Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten mengintegrasikan hasil Musrenbang gampong sebagai bagian yang inheren dalam penyusunan RPJM.

“Hal ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara pembangunan skala mikro di tingkat gampong dengan arah pembangunan makro kota secara keseluruhan,” ujarnya.

Fraksi Nasdem dalam pandangan umum yang dibacakan T Iqbal Johan menekankan, agar semangat kolaborasi harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya retoris.

“Sebagai partai yang mengusung semangat Restorasi dan Perubahan, Fraksi NasDem mendukung penuh pendekatan kolaboratif,” ujarnya.

Namun, Fraksi Nasdem mengingatkan, kolaborasi sejati hanya bisa terjadi melalui  kemitraan nyata antara pemerintah dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, serta pembukaan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.