Distribusi Beras Bulog di Sabang Terhambat, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRK

Ia menilai, keterlambatan penyaluran beras oleh Perum Bulog Sabang telah berdampak nyata terhadap ketersediaan stok di tingkat pengecer dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG – Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arrahman, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap terhambatnya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Sabang.

Ia menilai, keterlambatan penyaluran beras oleh Perum Bulog Sabang telah berdampak nyata terhadap ketersediaan stok di tingkat pengecer dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Kami menyayangkan kondisi ini. Masyarakat tidak boleh dirugikan hanya karena kendala administratif seperti belum turunnya izin salur,” kata Albina kepada Serambinews.com, Senin (21/7/2025).

Namun demikian, Albina juga mengungkapkan bahwa informasi yang mereka terima menyebutkan penyebab utama terhambatnya distribusi bukan semata soal perizinan.

Tetapi adanya kebijakan penghentian distribusi sementara akibat dugaan pelanggaran oleh oknum pedagang yang menjual beras SPHP di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita dapat informasi bahwa stok beras SPHP masih tersedia di Gudang Bulog. Namun distribusinya terhenti karena adanya temuan sejumlah pedagang menjual di atas HET,” jelas Albina.

Baca juga: Stok Beras SPHP di Pasar Mulai Menipis, Bulog Sabang Akui Belum Kantongi Izin Salur

Ia menilai, jika informasi tersebut benar, maka kebijakan penghentian distribusi secara menyeluruh sangat disayangkan.

Menurutnya, tindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan secara terukur dan tidak merugikan pedagang lain yang taat aturan maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.

“Kita harap jangan semua kios dihukum karena ulah segelintir oknum.

Kios yang terbukti nakal, ya ditindak. Tapi distribusi ke kios lain harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Lebih lanjut, Albina menekankan pentingnya skema antisipatif dan responsif dari Bulog, mengingat Sabang merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam akses logistik dan distribusi barang pokok.

“Bulog seharusnya lebih sigap. Jika distribusi terhambat karena persoalan administratif, maka itu harus bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya.

Baca juga: Bulog Sabang Jamin Ketersediaan Beras di Gudang Cukup untuk Enam Bulan, Hanafiah: Stok 690 Ton 

Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.