Bansos Tak Lagi Seumur Hidup? Pemerintah Batasi Maksimal 5 Tahun, Ini Kata Kemensos

Dalam proses terbaru penyaluran bantuan sosial, Gus Ipul menyampaikan bahwa terdapat pembaruan data terhadap sekitar 1,9 juta penerima.

 Ia menuturkan bahwa proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. “Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian.

Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar Gus Ipul ditemui usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam distribusi bansos pada triwulan kedua, terdapat penerima yang sebelumnya telah memperoleh bantuan di triwulan pertama.

 Namun, ada juga yang sempat menerima di awal tahun tetapi kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima.

Baca juga: Alhamdulillah, Bansos Rp400 Ribu dan 20 Kg Beras Bulan Juli 2025 Cair, InI Jadwal Penyaluran

“Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Penyesuaian data ini bertujuan untuk memastikan hal tersebut.

“Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelasnya.

Baca juga: Alhamdulillah, Bansos BPNT Tahap 3 Bulan Juli 2025 Segera Cair, Buruan Cek Daftar Penerima

 45 Persen Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemerintah Siapkan Data Tunggal

Gus Ipul menyampaikan bahwa selama ini penyaluran bantuan sosial dinilai masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran, dengan estimasi mencapai 45 persen.

 Menyikapi hal tersebut, pemerintah mulai mempersiapkan DTSEN sebagai basis data tunggal yang akan menjadi rujukan utama dalam seluruh program pembangunan, termasuk bansos untuk masyarakat.

“Inilah data Dewan Ekonomi Nasional 2025. Ada subsidi dan bantuan sosial yang besarannya Rp 500 triliun lebih. Di situ jelas, PKH dan sembako, PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos, dan subsidi lainnya,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama banyaknya bansos tidak tepat sasaran adalah ketidaksesuaian data antara berbagai instansi.

 “Maka, kemudian terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025, karena data tunggal, yang memproses dan menentukan ya tunggal hanya BPS,” tegas Gus Ipul.

Baca juga: Segera Cek Nama Penerima Bansos PKH 2025 dan Jadwal Pencairan, Ternyata Segini Besaran Bantuannya!

(Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana)