Presiden Bayangan di Istana Terang

Oleh: Dalila Farihan, Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara dan Anggota Kesekretariatan HIMASTRA 2025, Kabinet Karya Inspirasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 
email: dalilafarihan@gmail.com

BEBERAPA waktu lalu jagat media sosial diramaikan oleh fenomena “Presiden P” yang digambarkan sebagai sosok pemimpin yang sedikit-sedikit melapor ke “Mulyono”.

Potongan video dan meme yang menyindir gaya kepemimpinan ini menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi publik, mulai dari tawa, kritik tajam, hingga diskusi serius soal independensi dan tanggung jawab seorang pemimpin.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2005. Waktu tiba Prabowo di Lanud Adi Soemarno sekitar pukul 17:30 WIB, langsung menuju kediaman Jokowi.

Waktu tiba di rumah Jokowi sekitar pukul 18:00 WIB, disambut Jokowi dan Ibu Iriana di halaman depan gerbang. Pertemuan berlangsung selama sekitar 40 menit hingga 1 jam, berlangsung secara privat namun hangat dan penuh kekeluargaan.

Prabowo menyampaikan sejumlah cerita seputar lawatan kenegaraan yang dilakukan antara tanggal 1-15 juli 2025, menyangkut perundingan I-EU CEPA, pertemuan di BRICS, dan peluang ekspor komoditas Indonesia.

Fenomena ini bukan sekadar hiburan atau lelucon semata, melainkan menyimpan kritik mendalam terhadap budaya birokrasi dan kepemimpinan di negeri ini. Ketika seorang pemimpin lebih sering “melapor” daripada mengambil inisiatif atau tanggung jawab langsung, maka wibawa dan keefektifan kepemimpinannya pun dipertanyakan.

Dalam sistem demokrasi, seorang presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan mandat dan kepercayaan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan.

Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam eksekutif yang seharusnya mampu mengambil Keputusan strategis dengan tanggung jawab penuh.

Ketergantungan berlebih kepada satu tokoh non-struktural bisa memunculkan kekhawatiran akan hadirnya “pemerintahan bayangan” yang tidak tunduk pada mekanisme pengawasan publik.

Tentu tidak salah bila seorang pemimpin berkonsultasi atau mendengarkan masukan dari orang-orang terdekat. Namun, Ketika konsultasi itu menjelma menjadi ketergantungan, publik berhak merasa waswas. Apalagi jika yang dilibatkan bukan bagian dari sistem pemerintahan yang bisa dimintai akuntabilitas secara hukum dan moral.

Demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga soal transparansi dalam pengambilan Keputusan. Jika presiden selalu harus menunggu restu dari "Mulyono", maka muncul pertanyaan mendasar: siapakah yang benar-benar memimpin negeri ini?

Rakyat tidak sedang memilih “pemimpin bayangan”, tetapi seorang kepala negara yang mampu berdiri tegak, berpikir mandiri, dan bertindak dengan percaya diri.

Oleh karena itu, sudah saatnya presiden menunjukkan kepada rakyat bahwa ia mampu menjalankan amanah tanpa terlalu bergantung pada figure di luar struktur resmi pemerintahan.

Dalam Sejarah politik Indonesia, memang sangat jarang terlihat seorang presiden secara terbuka berkonsultasi atau menyampaikan laporan langsung kepada penghulunya, apalagi dengan frekuensi yang cukup sering.