Presiden Bayangan di Istana Terang

Soeharto tidak melapor ke Soekarno, Habibie tidak melapor ke Soeharto, begitu pula Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi sendiri. Mereka semua, meskipun memiliki relasi politik dengan penghulunya, tampil dengan karakter dan kebijakan sendiri, yang kadang justru bertolak belakang dengan pemimpin sebelumnya.

Munculnya pola baru dalam kepemimpinan Prabowo yang terlihat sering bertemu dan menyampaikan perkembangan pemerintahannya kepada Jokowi menimbulkan pertanyaan: apakah ini bentuk penghormatan dan kesinambungan pemerintahan, atau justru tanda ketergantungan yang tidak sehat dalam kepemimpinan nasional?

Sebagian publik mungkin melihat ini sebagai wujud etika politik atau stabilitas transisi kekuasaan yang mulus.

Namun, Sebagian lainnya menganggap ini berpotensi mengaburkan batas otoritas seorang presiden. Dalam sistem presidensial, presiden adalah pemimpin tertinggi yang tidak boleh dikendalikan oleh pihak lain, termasuk mantan presiden.

Jika kebiasaan “melapor ke Jokowi” ini terus berlangsung dan menjadi sorotan public, Prabowo berisiko dipersepsikan bukan sebagai pemimpin yang sepenuhnya mandiri, tetapi sebagai pelanjut atau bahkan “kepanjangan tangan” Jokowi.

Ini tentu akan menjadi preseden baru dalam Sejarah politik Indonesia, yang sebelumnya dihiasi oleh presiden-presiden yang tegas memutus garis kekuasaan dengan penghulunya..

Bahkan muncul juga kartun sindiran yang menampilkan Prabowo Subianto sebagai presiden yang tampak tak berdaya, digambarkan sebagai boneka yang dikendalikan oleh joko widodo.

Dalam visual satir ini, Jokowi tampil sebagai dalang yang duduk santai di atas panggung, sementara rakyat di bawahnya mempertanyakan realitas kekuasaan: “Kami memilih Prabowo, tapi yang memerintah Jokowi?”

Kartun ini menyentil keresahan publik yang mulai muncul pasca transisi kekuasaan. Banyak yang melihat bahwa alih-alih menjadi pemimpin yang berdiri di atas kaki sendiri, prabowo justru terlihat sering merujuk, melapor, bahkan seolah mencari persetujuan dari Jokowi atas kebijakan yang diambil.

Dalam konteks demokrasi, ini berbahaya. Sebab rakyat memilih presiden baru untuk membawa arah dan gaya kepemimpinan baru bukan sekadar melanjutkan atau tunduk pada kekuasaan yang telah berakhir.

Kartun ini menjadi refleksi kritis: apakah kita sebagai rakyat sedang menyaksikan kelanjutan kekuasaan lama dalam wajah baru? Ataukah ini memang strategi politik jangka panjang yang telah disepakati di balik layar?

Kepercayaan kepada presiden adalah bagian penting dari kestabilan negara. Namun, kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan secara buta, ia harus terus diuji, dikritisi, dan dipertahankan melalui tindakan nyata dan independensi dalam kepemimpinan.

Jika presiden terlihat tak berdaulat, lebih banyak bertindak sebagai “kepanjangan” kekuasaan sebelumnya, maka wajar jika kepercayaan publik mulai goyah.

Tapi sebagai warga negara, kita juga punya tanggung jawab: mengawasi, bersuara, dan menuntut transparansi. Bukan dengan membenci, tapi dengan mengingatkan.

Kepercayaan itu boleh diberikan, tapi tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan.(*)