Dokter Tifa Ungkap Alasan Berani Lawan Jokowi: Pertarungan Mempertahankan Nurani dan Keadilan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Dokter Tifa aktif dan konsisten menyuarakan isu kontroversial tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Dia merupakan satu-satunya srikandi yang lantang bersuara soal ijazah Jokowi yang diduga palsu.

Bersama sejumlah sejawat, di antaranya Roy Suryo, Rismon dan lainnya, Dr Tifa tetap tak gentar meski dibidik tim pembela Jokowi.

 
Dokter Tifa mengaku tidak akan mundur meski melawan sosok Jokowi yang disebutnya memiliki uang dan kuasa.

Hal tersebut disampaikannya lewat akun twitter atau X pribadinya @DokterTifa pada Selasa (5/8/2025).

Dalam postingannya, Dokter Tifa mengungkapkan alasan di balik keberaniannya melawan Jokowi.

Dia menyatakan ancaman pasal karet dan risiko hukuman penjara justru membebaskannya dari rasa takut.

"Banyak orang bertanya, mengapa aku begitu berani melawan seorang mantan penguasa yang menggenggam Hukum dan memiliki uang dalam bunker dalam jumlah begitu besar?" tulis Dr Tifa lewat akun twitter atau X pribadinya @DokterTifa pada Selasa (5/8/2025). 

 
"Jawabku sederhana: Karena dia telah mengancamku dengan pasal-pasal karet ancaman penjara enam tahun, delapan tahun, dua belas tahun. Dan justru di situlah aku menemukan kemerdekaanku," bebernya.

Baca juga: Reaksi Tom Lembong Usai Jokowi Akui Impor Gula Kebijakan Presiden: Seharusnya dari Awal

Dalam postingannya, Dr Tifa mengungkapkan ancaman hukum yang diarahkan kepadanya, mulai dari ancaman 6 hingga 12 tahun penjara, tidak membuatnya gentar.

Sebaliknya, hal itu justru memicu tekadnya untuk terus bersuara.

"Ketika seorang manusia telah dihitung untuk dipenjara oleh seorang penguasa jahat, yang di tangannya ada banyak pertanyaan tentang kemana nyawa 300 korban Kanjuruhan, 900 Petugas KPPS, Mujahid Korban KM 50, korban kelaparan Yahukimo dan banyak daerah lain, maka dia pun bebas dari semua belenggu," tulisnya.

Dr Tifa menegaskan dirinya tidak memiliki nama besar, harta, atau jabatan yang harus dipertahankan, sehingga tidak ada lagi yang bisa dirampas darinya.

"Apa lagi yang bisa mereka ambil dari diriku, ketika yang kubela bukan sekadar kebenaran... tapi cahaya nurani yang tak bisa mereka sentuh? Aku tak melawan karena aku berani," ungkap Dr Tifa.

"Aku berani karena dalam hukum yang dirusak dan Penegak Hukum yang dijadikan kaki tangan oleh Penguasa Jahat, Aku kehilangan alat tawar. Dan dari titik itulah, aku menjadi tak tergoyahkan," tegasnya.

Dr. Tifa menyatakan perjuangannya bukan sekadar tentang kasus ijazah palsu, melainkan pertarungan mempertahankan nurani dan keadilan.

Ia juga menyindir sistem hukum yang menurutnya telah dirusak dan dijadikan alat oleh penguasa.

"Karena, dia yang tak punya lagi apa pun untuk ditakuti, adalah dia yang tak lagi bisa dikalahkan. Dan aku tahu Allah cinta padaku. Allah menjagaku. Allah melindungiku. Allah mencukupiku. Allah tak akan membiarkanku sendirian, di manapun aku berada," ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Dr Tifa mengungkapkan keyakinannya perlawanannya adalah bagian dari perjuangan di jalan Tuhan. 

Ia percaya bahwa keberaniannya akan membawa kemuliaan di sisi Allah.

"Justru dengan keberanianku, kuharap namaku mulia di mata Allah, yang kuperjuangkan ini jadi amal jariyah yang membuat hidupku berkelimpahan sampai akhir zaman, pangkat terbaik dari-Nya adalah Husnul khatimah, dan hidupku tak akan bisa diambil manusia karena sepenuhnya ada dalam genggaman-Nya," tutupnya.

Baca juga: Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Somasi Jokowi, Harap Minta Maaf Secara Terbuka

Reaksi Netizen

Postingan Dr Tifa kembali menuai beragam komentar dari masyarakat.

Sebagian mendukung sikapnya dalam menghadapi beragam tuntutan imbas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

Sebagian lainnya mencela karena meyakini Jokowi tak memiliki kesalahan, termasuk soal adanya dugaan rekayasa ijazah.  

@Midham79115545: Trmkash srikandi indonesia, wanita jujur, pemberani namamu menjadi catatan  indah dalam perjuangan kebenaran  indonesia, smg Allah bersamamu...Aamiin

@anterjasen2988: Say dukung dokter, apa lagi kalau sampai masuk penjara saya akan dukung

@MisdiPriansyah4: Dan perjuangan itu akan tetap dikenang...

Baca juga: Banjir Teror Gegara Usik Jokowi, Dokter Tifa Berlindung ke Kapolri dan BIN, Minta Anaknya Dikawal

@EkoPermadi3: Panjang umur perjuangan. Kebohongan tidak menjadi kebenaran, kesalahan tidak menjadi benar dan kejahatan tidak menjadi baik hanya karena diterima oleh mayoritas.

@sp_hermansyah: Semoga dr Tifa selalu di berikan kesehatan dan kekuatan untuk membawa kezaliman...

@trisarwo28: Semangat terus dok... moga moga ada perubahan besar.. pergantian pejabat korup

Profil Dokter Tifa

Dokter Tifa, atau nama lengkapnya Tifauzia Tyassuma, adalah seorang dokter dan ilmuwan yang dikenal luas karena kiprahnya di bidang epidemiologi molekuler dan ilmu saraf nutrisi. 

Ia juga aktif menyuarakan pendapatnya di media sosial, sering kali memicu perdebatan publik karena pandangannya yang kontroversial terhadap isu-isu politik dan kesehatan.

Pendidikan dan Karier:

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM)

Meraih gelar Ph.D. dalam Epidemiologi Molekuler dari Universitas Indonesia (UI)

Menjabat sebagai:

Direktur Eksekutif di Center for Clinical Epidemiology & Evidence, RSCM Jakarta (2009)

Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Clinical Epidemiology & Evidence-Based Medicine Network (2010)

Presiden Ahlina Institute Jakarta sejak 2017

Keahlian dan Publikasi:

Ahli dalam nutrisi saraf, epidemiologi klinis, dan makanan kesehatan

Penulis buku seperti Body Revolution dan Nutrisi Surgawi

Aktivitas Publik:

Aktif di media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan YouTube

Sering mengomentari isu kesehatan dan kebijakan pemerintah

Pernah menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial terkait ijazah Jokowi dan Ganjar Pranowo

Baca juga: Roy Suryo Sebut Joko Widodo Reuni UGM Bak Pejabat, Jokowi Beri Respons Menohok

Roy Suryo Cs Somasi Jokowi

Roy Suryo Cs yang menuding ijazah Jokowi palsu melalui kuasa hukumnya Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis melayangkan somasi yang ditujukan kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.

Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi.

Melalui konferensi pers, kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ahmad Khozinudin menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum.

Dirinya menolak jika langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo Cs dikatakan ditunggangi oleh tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi.

Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Mereka pun juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik.

Somasi ini disampaikan melalui konferensi pers di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) seperti ditayangkan Kompas TV.

Dalam pembacaan somasi oleh tim kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Jahmada Girsang dan Mulyadi disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah melaporkan Roy Suryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik terkait isu ijazah.

Namun, tim advokasi menilai laporan tersebut justru sarat dengan inkonsistensi dan muatan politis.

Mereka juga menuding ada niat jahat di balik laporan tersebut, termasuk pernyataan Jokowi soal 'orang besar' yang diduga mengendalikan isu tersebut.

“Kami menilai pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata,” kata Mulyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran buku berjudul “Ijazah Palsu Jokowi” setebal 500 halaman yang akan dirilis pada 17 Agustus 2025.

Ia juga merencanakan deklarasi terbuka di Yogyakarta sehari setelahnya.

Roy mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai pembanding.

“Hingga kini belum pernah ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah asli. Bahkan, yang dibawa ke publik hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.

Pernyataan lain juga diungkapkan Kurnia Tri Royani dan Said Didu.

Kurnia menyoroti aspek keabsahan hukum dalam proses peningkatan status kasus menjadi penyidikan oleh Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan bahwa status ijazah Jokowi hanya dapat diputuskan keasliannya melalui pengadilan.

Sementara Said Didu menyatakan bahwa kekuatan besar diduga melindungi Jokowi dari proses hukum yang wajar.

Ia menilai upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik justru memperkeruh suasana demokrasi.

“Ini bukan soal menyerang pribadi, ini soal kejujuran publik. Kami mendukung semua pihak yang menuntut kebenaran,” kata Said Didu.

Sementara Ahmad Khozinudin menyampaikan bahwa pihaknya merasa nama kliennya dirugikan akibat pelaporan yang mengarah pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. 

Ia menilai persoalan ini telah melebar dari ranah hukum ke wilayah politik yang memecah belah masyarakat.

Apalagi katanya disebut oleh Jokowi ada orang besar terkait tudingan mereka soal ijazah Jokowi.

“Jadi sakit sekali ya perasaan klien kami, dan kami juga turut tertuduh dalam persoalan ini, seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar,” kata Khozinudin.

Ia menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum.

Bukan melalui manuver politik seperti reuni atau polling opini publik.

“Reuni mau sekali, dua kali, bahkan seribu kali, itu tidak meningkatkan kualitas ijazah yang tadinya palsu misalnya ya menjadi asli. Enggak bisa,” tegasnya.

Khozinudin mengkritisi keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu pada Mei lalu.

Ia meminta akses pembanding agar pihaknya juga bisa meneliti dokumen yang sama secara ilmiah.

“Tinggal berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Bareskrim. Kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai. Tapi kalau menyatakan beda dan makin menguatkan bahwa ijazah itu palsu, ya makin mengonfirmasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Khozinudin juga menyebut bahwa pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dapat bertindak atas delik aduan tanpa ada korban yang menyatakan dirinya dirugikan.

“Jika korban menyatakan tidak merasa terfitnah, tidak merasa tercemar dan tidak menuntut terlapor, ya selesai. Polisi, jaksa tidak bisa bertindak untuk dan atas nama korban,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti belum dieksekusinya Silvester Matutina, terpidana dalam kasus terpisah yang menurutnya dilindungi oleh kekuatan besar.

“Saudara Silvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah satu tahun enam bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Aneh, negara hukum kok tidak mengeksekusi. Patut diduga ada orang besar di baliknya,” ucap Khozinudin.

Pihaknya telah menyurati Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mendesak eksekusi atas vonis tersebut.

Ia menyebut somasi kepada Jokowi telah dikirim melalui jasa pengiriman dan diyakini telah diterima.

Baca juga: Sikapi Keluhan Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Nagan, Pemkab Akan Panggil 2 Agen Penyalur

Baca juga: Tumbuh Tertinggi Setelah China, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Disorot Media Asing Lampaui Ekspektasi

Baca juga: Partai Politik di Aceh Dapat Bantuan Dana Rp 29 Miliar

Artikel ini telah tayang di WartaKota