Masyarakat Transparansi Aceh Minta BPK RI Audit Dana Parpol di Aceh

DALAM kesempatan itu, Koordinator MaTA, Alfian juga mendorong partai politik, khususnya di Aceh, menjadi model partai modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kaderisasi. Sehingga dengan anggaran yang besar, tidak ada alasan bagi partai untuk tidak membangun sistem pengelolaan yang jujur, adil, dan profesional.

Alfian juga berharap partai politik di Aceh tidak lagi menggunakan pola ilegal seperti menarik dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk kebutuhan operasional dengan alasan biaya cost politik partai tinggi.

“Saya pikir partai politik dengan anggaran besar terutama di level DPRA ini, ini tidak punya alasan lagi bahwa mereka harus menarik uang APBA secara ilegal atau cara-cara yang kita nilai melanggar hukum,” tegasnya.

Karena itu, Alfian menilai momentum ini harus bisa memperkuat kader-kader dan partai serta juga bisa membangun akuntabilitas dan transporasi secara internal partai.(ra)