Ratusan Kepala Sekolah di Aceh Diperiksa dalam Kasus Chromebook

"Ini keterangan dari Kejagung, sebaiknya dikonfirmasi ke sana," kata Ali Rasab mengacu pada link berita terkait pernyataan Kejagung tersebut.

Sementara di Kejari Banda Aceh, sejak Senin (11/8/2025) mulai berlangsung pemeriksaan terhadap para kepala sekolah.

"Minggu lalu kami sudah mulai memanggil para kepala sekolah (di Banda Aceh), pemeriksaan mulai hari ini (Senin, 11/8/2025)," ungkap Putra Masduki.

Baca juga: Warga Aceh Terlibat Pembunuhan Anggota IPK Medan, Mayat Ditenggelamkan di Laut Samalanga

Baca juga: Dua Dekade MoU Helsinki, Jubir KPA: Eks GAM Komit Rawat Perdamaian Aceh

Pemanggilan dan pemeriksaan itu disebutkannya dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) dari Kejagung.

Putra Masduki menyebutkan, pihaknya telah memanggil 10 kepala sekolah di Banda Aceh. Pemeriksaan ditargetkan tuntas dalam minggu ini.

"Kita diminta untuk mencari alat bukti dan keterangan,"

"Kami ingin memastikan barang itu (Chromebook) berfungsi atau tidak, serta bagaimana perencanaann pengadaannya," imbuh Putra.

Pemanggilan dan pemeriksaan kepala sekolah itu ternyata tidak hanya terjadi di Kota Banda Aceh saja, tetapi di seluruh kabupaten/kota.

"Semua Kejari di Aceh sudah dimulai dilakukan pemeriksaan," beber Putra.

Pihaknya tidak mengetahui persis berapa banyak kepala sekolah di Aceh yang dipanggil dan diperiksa pihak kejaksaan.

Tetapi jika di setiap Kejari minimal ada 10 kepala sekolah yang diperiksa, maka secara total setidaknya ada 260 kepala sekolah yang akan diperiksa.

"Itu (260) paling sedikit, bisa jadi jumlahnya lebih banyak, karena ada kejari yang memeriksa lebih dari 10 kepala sekolah," timpal Putra.

Jangan Khawatir

Di sisi lain, Kasi Intelijen Muhammad Kadafi SH MH meminta para kepala sekolah yang dipanggil untuk diperiksa agar tidak terlalu khawatir berlebihan.

Sebab dalam kasus ini pihaknya hanya mengikuti target operasi dari Kejagung RI.

Muhammad Kadafi menjelaskan, proyek pengadaan laptop Chromebook ini menggunakan anggaran pusat, yang pengadaannya dilakukan oleh Kemendikbudristek.